Heboh!! Pembuatan Sertifikat Tanah PRT dipungut Biaya

Kutacane, BMon – Berita Merdeka Online-Heboh dikalangan masyarakat Aceh Tenggara (Agara), untuk pembuatan Sertifikat tanah Program Redistribusi Tanah (PRT) dipungut biaya, padahal program yang diselengarakan oleh mentri BPN itu gratis tidak pungut biaya.

Salah satu warga yang mengajukan pembuatan sertifikat tanah PRT mengatakan, Program yang diselengarakan oleh mentri BPN, untuk pembuatan Sertifikat PRT tidak dipungut biaya (gratis), namun pelaksanaan dilapangan sangat berbeda, kata Indra, Rabu 17/03/2021.

Kata dia, dia mengajukan pembuatan Sertifikat PRT secara kolektif melalui desanya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Tenggara, namun dalam pengajuan itu dia dipungut biaya berkisar Rp 400 ribu oleh oknum perangkap desanya, dan dia tidak mau sebutkan desanya itu, ungkapnya

Lihat Juga:

‎PW Fatayat NU Bengkulu Jalin Sinergi dengan AMJ, Perkuat Publikasi Program Sosial dan Literasi Informasi

” bukan saya aja, semuanya warga di Desa saya itu yang mengajukan Sertifikat PRT tersebut dipungut biaya”, katanya

Sementara, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agara, Erpendi S.H menjelaskan, pembuatan Sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Program Redistribusi Tanah (PRT) itu tidak dipungut biaya (gratis), dan semuanya sudah ditanggung oleh Negara.

” walaupun ada anggota saya turun kelapangan itu semuanya sudah ditanggung Negara”, katanya

Lihat Juga:

‎Kaesang Instruksikan PSI Bengkulu Perkuat Struktur hingga Tingkat RT, Fokus Verifikasi Faktual dan Target Pemilu 2029

Kata dia, ada yang tidak gratis pembuatan Sertifikat PTSL dan PRT tersebut, sebab itu dibolehkan sesuai dengan peraturan, dan pengutipan itu juga dilakukan oleh Kepdes masing-masing sebesar Rp 250 ribu. dana itu juga harus di musawarahkan kepada masyarakatnya, dan uang itu tidak disetorkan ke BPN.

Uang itu gunakan untuk pembelian matrai, potocopy berkas, dan untuk makan minum ketika melakukan penggukuran tanah tersebut, Jelasnya

Erpendi menegaskan, apabila ada anggota dia melakukan pengutipan dilapangan, dia akan memberikan tindakan berupa melaporkan ke Kanwil atas perbuatan tersebut.

Lihat Juga:

‎Sidang Kasus CV Mandiri Sejahtera di PN Bengkulu: Terdakwa Ungkap Dugaan Kejanggalan Audit Internal, Nilai Rp3,138 Miliar Disebut Sudah Muncul Sejak Hari Pertama

“Tidak ada saya perintahkan anggota saya untuk mengutip uang kepada pembuat Sertifikat, apabila ada ditemukan akan saya tindak tegas”, tegasnya (Basri)