Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Bengkulu, bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Bengkulu, hari ini menggelar peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2025.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Bengkulu, bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Bengkulu, hari ini menggelar peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2025 dan pemberian pengurangan masa pidana (remisi) kepada anak-anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu.

‎
‎Acara ini secara khusus menandai pemberian pengurangan masa pidana (remisi) kepada anak-anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, sebuah langkah nyata dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Bengkulu, Haposan Silalahi, dalam sambutannya membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Menteri menyampaikan bahwa Hari Anak Nasional ke-41 tahun 2025 ini mengusung tema “Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045″.
‎
‎Ia mengucapkan selamat kepada seluruh anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dan pewaris perjuangan di masa depan. Hari Anak Nasional dipandang sebagai barometer komitmen berbagai pihak dalam menjamin setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan dan kriminalisasi.
‎
‎Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan dalam Pasal 28D ayat 2 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat ini menjadi landasan penting dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, termasuk bagi anak binaan di LPKA.
‎
‎Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 12, menegaskan hak-hak anak binaan, meliputi hak beribadah, pendidikan, pengembangan potensi, pelayanan kesehatan, gizi, perlakuan manusiawi, perlindungan dari kekerasan, serta hak menerima atau menolak kunjungan.
‎
‎Menteri menekankan bahwa penempatan anak di LPKA merupakan upaya terakhir dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA). Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya akhir setelah mempertimbangkan berbagai jenis pidana pokok lain yang lebih mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan diversi. SPPA memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sebagai korban atau pelaku yang membutuhkan perlindungan dan bimbingan, bukan semata-mata sebagai penjahat.
‎
‎Pada peringatan HAN 2025 ini, pemerintah memberikan pengurangan masa pidana kepada 1.310 anak binaan secara nasional, yang terdiri dari 1.272 anak di LPKA, Lapas, dan Rutan, serta 38 anak binaan lainnya. Pengurangan masa pidana ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan hak anak-anak yang berhadapan dengan hukum, memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke masyarakat.
‎
‎Kanwil Ditjenpas Bengkulu, Haposan Silalahi, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas pemasyarakatan atas dedikasi mereka, serta kepada pemerintah pusat dan daerah, instansi terkait, lembaga sosial, seluruh pemangku kepentingan, orang tua, dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
‎
‎”Saya berpesan agar tidak memberikan stigma negatif kepada anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum, melainkan mengubah sudut pandang bahwa mereka adalah calon penerus bangsa yang tetap harus dilindungi hak-haknya,” ujarnya, di aula LPKA Kelas II Bengkulu, Rabu (23/7/2025).
‎
‎Plt. Kepala LPKA Kelas II Bengkulu, Siska Noventri, menjelaskan bahwa saat ini terdapat total 76 orang penghuni di LPKA Kelas II Bengkulu, yang terdiri dari 54 anak binaan (termasuk pemuda) dan 22 narapidana dewasa.
‎
‎Pada kesempatan HAN ini, 33 anak binaan menerima remisi dengan variasi pengurangan masa tahanan satu, dua, atau tiga bulan. Sementara itu, 43 orang tidak mendapatkan remisi, meliputi 14 anak, 7 anak binaan yang tidak memenuhi syarat, dan 22 narapidana dewasa.
‎
‎”Masyarakat juga perlu tau di LPKA bukan tempat penjara anak, melainkan lembaga pembinaan untuk mempersiapkan masa depan cerah anak-anak. Berbagai kegiatan pembinaan ditampilkan dalam acara ini, seperti Pramuka, Kesenian Dol, Musik Akustik, dan Pelatihan Barista. Anak-anak binaan juga akan tampil dalam acara Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu,” jelasnya.
‎
‎Direktur Eksekutif PKBI Daerah Bengkulu, Abdul Salim Ali Siregar, menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional ini adalah kegiatan rutin tahunan. Ia berharap semua anak, khususnya di LPKA, dapat merasakan suasana yang sama dengan anak-anak di luar LPKA. PKBI juga berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk pemenuhan hak-hak anak di LPKA, seperti hak pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, minat bakat, dan hak identitas.
‎
‎”Kami mengapresiasi fasilitas yang disediakan LPKA Kelas II Bengkulu dan menekankan pentingnya peran serta orang tua dan keluarga dalam keberhasilan pembinaan. Tanpa dukungan keluarga dan penerimaan sosial dari masyarakat, anak-anak berisiko kembali ke lingkungan lama,” ujarnya.
‎
‎Pada kegiatan tersebut, juga diluncurkan aplikasi PELITA, Pelayanan Terpadu Anak Binaan LPKA, sebuah inovasi untuk meningkatkan pelayanan bagi anak binaan di LPKA.
‎


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.