Barito Utara, beritamerdekaonline.com –Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban oleh Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Dan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa mewakili Pemerintah Desa.
Supria Kepala Desa Jangkang Lama Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara Jumat 29 Januari 2021 saat dikomfirmasi tentang kelanjutan pembangunan Desanya mengatakan untuk APBDes thn 2021 tahun 2021 sudah melaksanakan Musdesus, akibat dampak Pandemi Corona- 19, Desanya mengalami pemotongan anggaran ADD dan DD.
Namun ketika ditanyakan berapa jumlah pagu anggaran ADD, DD dan berapa pemotongan, jawabnya mengejutkan Bmol, “Saya selalu Kepala Desa gak tau percis pagu anggarannya, coba anda tanyakan BPMD Kabupaten disana lengkap datanya, disini yang tau sekdes saya, jawabnya berdalih”.
Supria melanjutkan semua bentuk pembangunan dan penyaluran BLTDD di Desanya untuk ketransparanan diserahkan kepada stafnya dia selaku kepala Desa tidak tau menau.
Ditempat terpisah salah satu warga yang minta dirahasiakan namanya mengatakan untuk melaksanakan pembangunan di Desa Jangkang lama akhir- akhir ini Kades Supria bekerjasama dengan salah seorang pengadaan barang dari luar Daerah, sayangnya dia tidak tau menau sejauh mana kaitannya dengan oknum tersebut, sebagai warga biasa saya hanya bertanya” kenapa Kepala Desa tidak melibatkan pengadaan barang- barang yang dibutuhkan Desa ? .
Sayangnya sampai berita ini diturunkan belum berhasil minta tanggapan BPMD dan sekdes Desa Jangkang Lama yang dituding kades Supria yang mengetahui anggaran Desa yang diterimanya tahun 2021. (Carli-BMonline).
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.



Tinggalkan Balasan