Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi menyelenggarakan agenda “Exit Meeting” bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Tahun 2026. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, bertempat di ruang pertemuan Kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu (13/5).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta tim pemeriksa dari Itjen Kemendagri RI. Pertemuan ini menandai berakhirnya rangkaian pengawasan yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Tim Itjen Kemendagri RI, Aldi Primayoga, memaparkan secara komprehensif hasil pengawasan dan pemeriksaan yang telah dilaksanakan selama delapan hari kerja. Aldi memberikan apresiasi atas kooperatifnya jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu selama proses audit berlangsung.
”Secara umum, proses pemeriksaan berjalan dengan lancar berkat dukungan dan kerja sama seluruh perangkat daerah. Meskipun waktu pemeriksaan relatif terbatas, tim berupaya maksimal untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan program kerja, pengelolaan administrasi, hingga tata kelola pemerintahan,” ungkap Aldi dalam paparannya.
Tim Itjen Kemendagri memberikan catatan khusus terhadap beberapa sektor krusial. Aldi menekankan pentingnya akurasi data dan laporan, penguatan administrasi pada inovasi daerah, serta kelengkapan dokumen administratif terkait program nasional, seperti percepatan penurunan prevalensi tengkes (stunting).
Selain itu, evaluasi mendalam dilakukan terhadap pelaksanaan program penanganan pengangguran terbuka di Provinsi Bengkulu. Tidak luput dari sorotan, pengelolaan anggaran perjalanan dinas juga menjadi poin perhatian. Tim Itjen mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah senantiasa mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Menanggapi hasil tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Itjen Kemendagri. Ia menegaskan bahwa setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan merupakan instrumen penting bagi evaluasi internal pemerintah daerah.
”Kami berterima kasih atas masukan, koreksi, dan rekomendasi yang disampaikan. Hasil pemeriksaan ini adalah potret objektif bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Herwan Antoni.
Lebih lanjut, Sekda menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD agar segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Ia menekankan bahwa profesionalisme aparatur diuji melalui keseriusan dalam memperbaiki kekurangan administrasi maupun operasional.
”Saya meminta seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini secara serius dan tepat waktu. Rekomendasi yang ada harus diselesaikan dengan tuntas agar penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bengkulu semakin transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan,” tegasnya menutup sambutan.
Kegiatan “exit meeting” ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan rutin oleh Pemerintah Pusat. Sinergi antara Itjen Kemendagri dan Pemprov Bengkulu diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) demi kesejahteraan masyarakat Bumi Merah Putih.
Tinggalkan Balasan