Sidang LPJ Bupati Agara Tahun 2019 Disetujui, Rekomendasi LKPJ Kepada Mendagri dan Gubenur Aceh di Pertanyakan

KUTACANE, Beritamerdekaonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara gelar Sidang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2019,di ruang sidang DPRK setempat. Senin (24/08/2020)

Hasil sidang Laporan Pertanggung Jawaban APBK tahun 2019,pihak legislatif telah menyetujui laporan dari pihak eksekutif dan kedua pihaknya menanda tangani laporan itu.

Disela sidang, Supian fraksi Piso Mesalut dari partai demokrat mempertanyakan kepada pimpinan DPRK tentang rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati,dan juga mempertanyakan tentang Pansus dana Covid

Lihat Juga:

‎PW Fatayat NU Bengkulu Jalin Sinergi dengan AMJ, Perkuat Publikasi Program Sosial dan Literasi Informasi

Kata Supian,sidang LKPJ Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 15/06/2020 lalu,tiga fraksi dari empat fraksi di DPRK menanda tangani hasil rekomrndasi LKPJ, yang di tujukan kepada mendagri, gubenur aceh,dan Bupati setempat,

“Rekomendasi itu harus di tindak lanjuti,paling tidak sudah dikirimkan,” kata Supian

Lanjut Supian,Sebelumnya hasil Badan Musawarah (BAMUS) anggota DPRK, sepakat membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) untuk dana covid,kata Sopian

Lihat Juga:

‎Kaesang Instruksikan PSI Bengkulu Perkuat Struktur hingga Tingkat RT, Fokus Verifikasi Faktual dan Target Pemilu 2029

Sementara itu, pimpinan sidang Denny Febrian Roza yang juga sebagai Ketua DPRK mengatakan, untuk mengenai itu, nanti pihaknya akan mengagendakan dalam Bamus.

Dalam sidang itu turut hadir,Bupati Agara Raidin Pinim M Ap,kepala SKPK dan para undangan lainnya. (Basri)

Penulis : Basri

Lihat Juga:

‎Sidang Kasus CV Mandiri Sejahtera di PN Bengkulu: Terdakwa Ungkap Dugaan Kejanggalan Audit Internal, Nilai Rp3,138 Miliar Disebut Sudah Muncul Sejak Hari Pertama

Editor : Minan