Karawang, Jabar | beritamerdekaonline.com — Aliran listrik Perusahaan Umum Air Minum Daerah (Perumdam) Tirta Tarum Karawang, Jawa Barat di putus, Akibatnya pelayanan air bersih terancam terganggu.
Atas hal itu, jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Karawang Aep Syaepuloh langsung mendatangi kantor cabang UP3 PLN Karawang, pada Senin (22/8/2022) siang tadi.
“Siang ini mudah-mudahan ada pembayaran terhadap (tagihan) PLN. Kami bayar semua Rp 261 juta tagihan,” kata Wabup Karawang Aep Syaepuloh.
Tagihan senilai Rp 261 juta itu merupakan tunggakan pemakaian listrik selama bulan Juli 2022, khusus di kantor pusat dan produksi Perumdam Tirta Tarum Karawang.
“Clear PLN sudah kembali menyalakan aliran listriknya siang ini juga. Nanti segera diselesaikan tunggakan-tunggakan di seluruh kantor cabang atau pelayanan Perumdam Tirta Tarum,” ungkap dia.
Sementara itu, Manajer PLN UP3 Karawang Imam Ahmadi menyampaikan pihaknya sudah memberikan waktu selama 20 hari agar Perumdam Tirta Tarum Karawang menyelesaikan tunggakkannya.
Namun, selama 20 hari itu, tagihan listrik senilai Rp 261 juta tidak juga dibayar. Akhirnya kemarin, Minggu (21/8/2022) jam enam sore, PLN memutus aliran listriknya.
“Waktu pemutusan pun kami sudah koordinasi dengan bupati, wakil bupati, dan stakeholder terkait. Karena memang waktu itu belum ada komitmen (untuk membayar), kami lakukan regulasi yang sudah kami lakukan,” kata Imam
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Dadan Suhendarsyah mengatakan masalah pemadaman listrik disebabkan karena SK perpanjangan jabatan trio direksi yang belum turun. “Perumdam Tirta Tarum tidak bayar karena tidak ada yang berani untuk tanda tangan tagihan listrik,” ucapnya.
Hal tersebut disebabkan jajaran trio direksi belum memiliki Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan.
“Ya kalau ada yang tanda tangan bisa saja ini menjadi temuan, karena direksi belum pegang SK. Maka itu yang membuat mereka engga berani tanda tangan untuk mengeluarkan alokasi biaya pembayaran listrik,” ungkapnya.
Sebelumnya, masa jabatan Trio Direksi Perumdam Tirta Tarum Karawang telah habis pada 6 Agustus 2022 lalu. Kemudian, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengeluarkan kebijakan untuk kembali memperpanjang masa jabatan, Namun hingga saat ini SK perpanjangan masa jabatan masih belum turun.
Kepala Humas PLN Cabang Karawang Wendy mengatakan, benar aliran listrik Perumdam Tirta Tarum diputus karena belum membayar tagihan listrik bulan Agustus. Pihaknya sudah memberi kabar melalui surat peringatan agar tagihan listrik segera dibayar.
Namun karena perumdam tidak juga melakukan pembayaran, PLN Karawang terpaksa memutus aliran listrik sampai ada pembayaran. “Kami sudah memberitahu pihak perumdam agar segera menyelesaikan tunggakan, namun belum juga dibayar,” kata Kepala Humas PLN Karawang, Senin (22/8/22).
Sementara itu, Humas Perumdam Tirta Tarum Karawang Ali ketika mengatakan, akibat pemutusan aliran listrik operasional Perumdam Tirta Tarum berhenti. Listrik merupakan komponen utama bagi Perumdam Tirta Tarum dalam menghasilkan air bersih.
“Kami memang punya genset tapi kemampuannya hanya 4 jam saja. Itu belum bisa menghandel kebutuhan listrik seluruhnya,” kata Humas Perumdam Tirta Tarum Karawang.
Ali menyatakan, tagihan listrik Perumdam Tirta Tarum dalam sebulan sebesar Rp1,2 miliar. Tagihan sebesar itu untuk 21 kantor cabang Perumdam Tirta Tarum.
“Semua tagihan mencapai Rp1,2 miliar. Paling besar kantor cabang Karawang mencapai Rp200 juta perbulan,” ujar Ali.
Pemutusan aliran listrik itu dikarenakan tiga jabatan direksi Perumdan Tirta Tarum yang habis masa jabatannya pada 6 Agustus 2022. Pihak Pemkab Karawang dalam hal ini Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana memperpanjang masa jabatan selama enam bulan, akan tetapi hingga saat ini belum ada SK (Surat Keputusan) fisik terkiat perpanjangan masa jabatan tersebut.
Editor : Kang yana
Regional Jawa Barat
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan