Jecky Haryanto, SH
Selaku PH tersangka.
benar setelah ditetapkan tersangka dilakukan tindakan penahanan terhadap klien sy,
Ada beberapa catatan dalam perkara ini, Perkara ini telah diusut sejak tahun 2018 jadi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, dugaan pasal yang disangkakan adalah pasal 12 huruf e, unsur yang paling penting dalam pasal ini adalah adanya tindakan “memaksa seseorang” memberikan biaya atas pembuatan sertipikat akan tetapi faktanya telah dilakukan “musyawarah desa” bersama peserta prona PTSL jadi sudah ada kesepakatan dalam musdes tentang besaran biaya dan ada berita acara musdesnya, Jika hal tersebut di anggap tindak pidana maka musdes tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kesepakatan melakukan tindak pidana yang lebih cenderung kepada tindak pidana suap karena adanya kesepakatan, tindak pidana suap maka ada pemberi dan penerima yang semuanya di ancam pidana.
Tidak benar adanya pemaksaan terhadap biaya, semua berdasarkan kesepakatan musdes, warga yang ingin mengurus sertifikat harus mendaftarkan diri, jika masyarakat keberatan mengapa tidak disampaikan dlam musdes, atau jika keberatan dengan biaya mengapa masyarakat mendaftar menjadi peserta prona PTSL, logika nya jika sudah mendaftar maka dapat di artikan tidak keberatan dengan biaya.
Sejatinya semua orang sama dihadapan hukum
Editor: Mitra Pizer
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.



Tinggalkan Balasan