Jakarta, Berita Merdeka Online – Pada tanggal 21 Mei 2024, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani menghadiri rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Jakarta. Rapat ini bertujuan untuk membahas penegakan hukum di daerah serta kesiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024.
Turut hadir dalam acara ini adalah Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Internasional, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., serta anggota Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni.
Dalam rapat tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah kesiapan Pilkada Serentak 2024. Komite I DPD RI mendorong Kejaksaan Agung untuk mengambil peran lebih aktif dalam menangani kecurangan Pilkada, khususnya terkait praktik money politics dan pelanggaran lainnya. Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) diharapkan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas, aman, tertib, adil, dan damai.
Komite I DPD RI juga menekankan pentingnya penerapan Restorative Justice dalam penegakan hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih humanis dan mengutamakan pemulihan bagi korban serta pelaku. Selain itu, Komite I meminta Kejaksaan Agung untuk meningkatkan upaya penuntutan yang tepat terhadap pelaku korupsi, termasuk mendorong perampasan aset koruptor guna memulihkan kerugian negara.
Untuk mencegah pelanggaran hukum, Kejaksaan Agung diminta untuk berkolaborasi erat dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Pendekatan ini diharapkan dapat mengedepankan asistensi dan pencegahan, terutama di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengawasan yang lebih efektif dan transparan, sehingga pelanggaran hukum dapat diminimalisir sejak dini.
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Reda Manthovani menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah. Ia juga mengapresiasi peran DPD RI dalam mendorong sinergi antara Kejaksaan Agung dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Komite I DPD RI yang terus mendorong kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan lembaga lainnya. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024,” ujar Prof. Dr. Reda Manthovani.
Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, Prof. Dr. Reda Manthovani menyatakan bahwa Kejaksaan Agung siap untuk bekerja sama dengan lembaga terkait dalam menangani berbagai potensi pelanggaran. Sentra Gakkumdu akan menjadi pusat koordinasi utama untuk mengawasi jalannya Pilkada.
“Kejaksaan Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan aman dan tertib. Kami akan mengoptimalkan peran Sentra Gakkumdu dalam mengawasi dan menangani setiap pelanggaran yang terjadi,” tambahnya.
Restorative Justice menjadi salah satu topik utama yang didorong dalam rapat ini. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan hukuman, tetapi juga pemulihan bagi korban dan pelaku. Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan bahwa Restorative Justice bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih humanis.
“Dengan mengedepankan Restorative Justice, kita berharap bisa memberikan keadilan yang lebih komprehensif, di mana tidak hanya pelaku yang dihukum, tetapi juga ada pemulihan bagi korban dan masyarakat,” jelas Leonard Eben Ezer Simanjuntak.
Penuntutan terhadap pelaku korupsi dan perampasan aset koruptor menjadi fokus lainnya. Kejaksaan Agung diminta untuk meningkatkan upaya dalam bidang ini, guna memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara. Komite I DPD RI menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap koruptor sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang efektif.
Pencegahan pelanggaran hukum di desa melalui kolaborasi dengan APIP dan APH juga menjadi bahasan penting. Pendekatan asistensi di desa diharapkan dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
“Kami berharap dengan adanya kolaborasi ini, pelanggaran hukum di desa bisa ditekan. Asistensi dan pencegahan dini akan sangat membantu dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata Prof. Dr. Reda Manthovani. (Budiman)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan