Beritamerdekaonline.com, Medan – 30 Agustus 2024. Lembaga Peduli Ikhlas Beramal (LPIB) Sumatera Utara kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk yang ke-9 kalinya. Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap lambatnya penanganan dugaan kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara (Kakanwil Kemenagsu). Massa yang tergabung dalam LPIB mendesak Kajatisu untuk segera menetapkan tersangka terkait kasus tersebut, yang diduga terjadi selama pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara.

Aksi protes yang dipimpin oleh Sony Alva, Koordinator Lapangan LPIB, mengungkap bahwa dugaan pungli tersebut terjadi pada tanggal 20 hingga 22 Februari 2024, saat Kemenagsu mengadakan Rakerwil di Wings Hotel. Menurut informasi yang diterima LPIB, pungli tersebut dilakukan dengan mengutip sejumlah uang dari Kepala Madrasah dan Kepala Kantor Kemenag di berbagai kabupaten dan kota. Jumlah yang diminta berkisar antara Rp1.500.000 per Kepala Madrasah dan Rp2.500.000 per Kepala Kantor Kemenag.

Sony menambahkan bahwa dugaan pungli ini tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi dilakukan dengan modus operandi yang terorganisir. Menurut laporan yang diterima, teknis pungli ini dilakukan melalui Forum Komunikasi Kepala Madrasah, yang diduga menjadi mediator dalam pengumpulan uang tersebut.

“Kami memperoleh informasi ini langsung dari beberapa Kepala Madrasah dan Kepala Kantor Kemenag. Mereka menyatakan bahwa uang tersebut dikumpulkan sebagai bentuk ‘kontribusi’ untuk pejabat Kementerian Agama RI yang hadir dalam acara tersebut. Ini jelas merupakan penyalahgunaan wewenang,” ujar Sony.

LPIB mengaku telah melaporkan kasus dugaan pungli ini beserta bukti-buktinya kepada pihak berwenang melalui Dumas (Pengaduan Masyarakat) dengan nomor laporan 4070/PC/SR-01/IV/2024, tertanggal 4 April 2024. Meski laporan tersebut telah berjalan selama lebih dari tiga bulan, hingga saat ini proses hukum masih berjalan lambat. LPIB mendesak Kejatisu untuk segera menetapkan tersangka dan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung.

“Kami ingin memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius. Dugaan pungli ini adalah cerminan dari kebobrokan yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama. Kami berharap Kejatisu bisa segera mengungkap kasus ini dan membawa keadilan bagi masyarakat,” tambah Sandy, salah satu perwakilan LPIB.

Selain menuntut penetapan tersangka atas dugaan pungli dalam Rakerwil Kemenagsu, LPIB juga menyoroti adanya dugaan korupsi terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana komite di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Batubara. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan tentang pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang tidak kunjung selesai meski telah berjalan hampir dua tahun.

Selain menuntut penegakan hukum atas dugaan pungli dan korupsi, LPIB juga meminta Menteri Agama untuk segera mencopot Kakanwil Kemenagsu dari jabatannya. Hal ini didasarkan pada dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait netralitas dalam pemilu. Menurut laporan yang diterima LPIB, Kakanwil Kemenagsu diduga terlibat secara aktif dalam mendukung salah satu calon anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2. Calon tersebut diketahui merupakan staf ahli di Kementerian Agama, dan dugaan keterlibatan Kakanwil dalam proses pemenangan calon tersebut dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan.

“Kami meminta Menteri Agama untuk segera bertindak tegas. Kakanwil Kemenagsu diduga melanggar kode etik ASN dengan terlibat dalam politik praktis. Ini merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh dibiarkan,” tegas Sony.

Selain itu, LPIB juga menyoroti adanya dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam perekrutan jemaah haji tahun 2023. Dalam kasus ini, seorang masyarakat sipil yang merupakan kerabat dekat dari Kakanwil Kemenagsu diduga diberangkatkan ke Mekah sebagai pendamping haji, meskipun yang bersangkutan bukanlah pegawai negeri sipil (PNS), polisi, ataupun anggota TNI, dan bahkan belum pernah melaksanakan ibadah haji sebelumnya.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh LPIB bukanlah yang pertama kali. Ini merupakan kali ke-9 LPIB menggelar aksi protes terkait kasus dugaan pungli di Kemenagsu. Konsistensi mereka dalam mengawal kasus ini menunjukkan tekad yang kuat untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Mereka berharap, dengan adanya tekanan dari masyarakat, proses hukum akan berjalan lebih cepat dan transparan.

“Kami tidak akan berhenti hingga kasus ini benar-benar terungkap dan pelaku-pelaku yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini bukan hanya tentang satu kasus, tetapi tentang integritas lembaga yang seharusnya menjadi panutan dalam hal keikhlasan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sandy dengan tegas.

LPIB juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawal kasus ini agar tidak ada lagi praktik-praktik korupsi dan pungli yang merugikan masyarakat, khususnya di lingkungan Kementerian Agama yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan amanah.

Dalam era modern ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam setiap institusi pemerintahan. Kasus dugaan pungli di Kemenagsu menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. LPIB menekankan bahwa setiap pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak. Tidak ada tempat bagi korupsi dan penyalahgunaan wewenang di negara ini. Semua pejabat publik harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada mereka,” tutup Sony dalam pernyataannya.

Aksi LPIB di Medan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan tegas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pengambilan keputusan, terutama di lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. (Dodi Antoni)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.