SEMARANG, Berita Merdeka OnlineAliansi driver online semarang raya Jumat 29 november mendatangi kantor operasional Gojek di Jalan Siliwangi Semarang untuk mengadakan audiensi dengan pihak management gojek semarang terkait dengan tuntutan aliansi pada saat melakukan aksi pada 20 november 2024.

Pada kesempatan ini para perwakilan Aliansi ditemui oleh perwakilan management Gojek Nur Andriansyah (District Head Gojek Semarang), Adi Nugroho (Distric Operation Manager Gojek Semarang), Yayan dan Yudi (Risk & Investigasi Gojek), Iqbal (Region Operasional Gojek Semarang).

Dalam audiensi ini membahas tentang Mitra Area Ramai dihapuskan per 2 Desember 2024, Order Terjadwal (Jam Operasional) dan Penyesuaian tarif,
Untuk order terjadwal dan penyesuaian tarif akan dibuka diskusi lanjutan terkait detail teknis sebagai bahan pertimbangan evaluasi perbaikan tarif dan juga Go – Instan Tawang – Poncol akan dilakukan Evaluasi Investigasi Internal.

Audensi yang agak berjalan alot adalah terkait dengan adanya indikasi pelanggaran Pelanggaran dlm proses perekrutan ketua KGMP (Keluarga Gojek Merah Putih). Karena ada dugaan ketua KGMP marga widhi nugroho menggunakan akun baru dengan data yang dipalsukan.

Karena akun yang bersangkutan sudah kena PM (putus mitra), jelas ini pelanggaran apalagi memalsukan dokumen negara, yaitu memalsukan KTP dan SIM

Disini adi nugroho dari pihak Gojek berdalih bahwa akun yang bersangkutan terkena suspend saat interview KGMP, kemudian dibantu banding oleh Pimpinan Gojek Semarang hingga banding diterima oleh pusat. Dan akun kembali aktif.

Aliansi menyangkal bahwa akun yang bersangkutan telah terkena PM beberapa tahun lalu sebelum ada KGMP.

“Itu sudah pelanggaran berat, tindak kejahatan. Karena memalsukan dokumen negara. Bisa kena pidana. Harusnya dari gojek melakukan investigasi setelah adanya laporan dari kami. Bukannya seolah olah tidak tau. Kami minta ditindak lanjuti atau kami akan bersurat resmi dan melaporkan ke pihak berwajib atas dugaan pemalsuan dokumen. Ini hal mudah buat gojek untuk mengecek riwayat akun dari sistem,” ujar didik agak emosi.

Sebelum audensi ditutup pukul 13.30 wib dibahas juga pelanggaran mengabaikan / cancel / meminta customer cancel yang masuk dalam pelanggaran tartibjek tingkat V dalam proses evaluasi.

Setelah audiensi selesai, dari Aliansi melakukan evaluasi di halaman kantor gojek.

“Saya belum puas karena area ramai dan order terjadwal belum dihapus. Karena itu akan menjadi konflik, serta SK gubernur belum dijalankan. Kita secepatnya akan bertemu kembali dengan pihak aplikator,” ucap Nur Eko, selaku koordinator Aliansi kepada berita merdeka online.

Sementara itu, Daniel ketua ADO Jateng yang pada audiensi kali ini tidak boleh masuk ke dalam ruangan karena tidak mempunyai akun gojek karena kena PM mengutarakan harapannya.

“Saya berharap akun saya beserta teman teman bisa dibuka lagi. Apalagi akun saya kena PM karena kesalahan sistem bukan karena melakukan pelanggaran berat. Saya setia sama gojek, saya mohon akun saya bisa dibuka lagi biar saya bisa kerja , yang benar benar melakukan pelanggaran saja bisa dibuka kok saya yang karena kesalahan sistem tidak bisa,” ujarnya dengan nada kesal.

Samuel dan Tulus dari ADO juga menyampaikan kepada pihak aplikator kalau mereka mau bikin program program baru harus disampaikan ke mitra dulu. Jangan program diluncurkan baru ada pemberitahuan.

“Kita ingin pihak gojek kalau mau bikin program harusnya mitra dimintai pendapat, disosialisasi. Bukan program diluncurkan baru ada pemberitahuan. Karena program program yang dibikin oleh gojek dirasa memberatkan mitra dan menyulut para driver untuk  protes dan berunjuk rasa,” pungkas samuel dan tulus di sela sela evaluasi audiensi. (dik)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.