Bengkulu, Beritamerdekaonline.com — Ketua dan Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu akhirnya angkat bicara terkait tudingan penggelapan dana bantuan partai politik (Banpol) yang beredar. Melalui perwakilan tim hukumnya, DPW PPP menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai tuduhan tersebut.

“Kami dari tim hukum DPW PPP Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi terkait tuduhan penggelapan dana bantuan partai,” ujar Eko Febrinaldo, SH., selaku perwakilan tim hukum.
Eko menegaskan bahwa DPW PPP Bengkulu menghormati proses hukum yang berjalan dan siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas.
“Kami akan mengambil langkah hukum terhadap siapa saja yang menyebarkan tuduhan dan fitnah yang mencemarkan nama baik partai dan kepengurusan,” tegas Eko.
DPW PPP Bengkulu juga menegaskan komitmen mereka dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai. Selain itu, mereka berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dalam setiap pengambilan keputusan.
“Kami mengimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat,” tambah Eko.
Sementara itu, dalam laporan yang sebelumnya beredar, Sasriponi Ronggolawe, S.Ag., M.H. mengungkapkan bahwa tuduhan penggelapan ini terkait dengan dana Banpol yang diterima DPW PPP Bengkulu dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu. Dana tersebut, yang berjumlah Rp 196 juta per tahun, diterima partai selama periode 2021 hingga 2024.
Sasriponi menyatakan bahwa materi laporan dugaan penggelapan tersebut melibatkan pengurus inti DPW PPP, yakni ketua dan sekretaris. Laporan ini menjadi perhatian publik mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung operasional dan program kerja partai demi kepentingan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Eko menyatakan bahwa DPW PPP akan memastikan seluruh proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Mereka juga berjanji akan terus bekerja demi kemajuan Provinsi Bengkulu dan kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga integritas partai. Kami yakin kebenaran akan terungkap melalui proses hukum yang berjalan,” tutup Eko.
Dengan komitmen terhadap integritas dan transparansi, DPW PPP Bengkulu berharap polemik ini dapat diselesaikan secara adil demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai dan proses demokrasi di Bengkulu.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan