Bengkulu Utara, Beritamerdekaonline.com – Sisa uang iuran KORPRI Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara yang diduga masih tersimpan di dua rekening bank, kini mulai dipertanyakan. Pasalnya, sejak tahun 2020 iuran tersebut sudah tidak dipungut lagi, namun hingga kini belum ada penjelasan terbuka akan dikemanakan sisa uang yang telah diserahkan tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun media ini, pemungutan iuran KORPRI dilakukan sejak ASN diangkat, dan terakhir dilakukan pada tahun 2020. Saat itu, besaran iuran yang dipungut yakni Golongan II sebesar Rp 3.000 per bulan, Golongan III sebesar Rp 5.000 per bulan, dan Golongan IV sebesar Rp 10.000 per bulan. Besaran iuran tersebut dibedakan berdasarkan golongan, dan disebut-sebut dipotong langsung melalui rekening gaji ASN.
Sementara itu, berdasarkan data BKPSDM Bengkulu Utara (BU), per Juli 2025, total ASN di BU mencapai 5.862 orang, terdiri dari 3.714 PNS dan 2.148 PPPK. Jika besaran iuran per golongan tersebut dikalikan dengan jumlah ASN dan lamanya pemungutan, maka total dana yang terkumpul diduga mencapai jumlah yang sangat besar. Data BKPSDM tersebut masih dapat berubah dan akan dikonfirmasi kembali jika ada data terbaru.

Setelah pemungutan dihentikan pada tahun 2020, dana yang sudah terkumpul tersebut diduga telah diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Utara selaku Pembina KORPRI. Dana tersebut diduga masih bersisa dengan total sekitar ratusan juta rupiah, dan tersimpan di dua rekening bank berbeda. Sebagian dana puluhan juta rupiah disebut-sebut berada di rekening Bank BRI Arga Makmur, sementara sisanya ratusan juta rupiah disebut-sebut berada di Bank BPD Arga Makmur Bengkulu Utara.
Yang kini menjadi pertanyaan adalah, akan dikemanakan uang sisa yang telah diserahkan tersebut. Apakah sisa uang itu akan dikembalikan kepada anggota, digunakan untuk kegiatan organisasi, atau justru dibiarkan mengendap begitu saja tanpa ada kejelasan.
Jika uang tersebut diduga dibiarkan mengendap sejak tahun 2020 sampai tahun 2026, maka itu juga dipertanyakan. Selama enam tahun mengendap di bank, tentu ada bunga yang timbul dari simpanan tersebut. Kemana bunga tersebut, siapa yang mengelola, dan apakah bunga itu juga dilaporkan, hingga kini belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada anggota.
Selain itu, dipertanyakan pula pertanggungjawaban sebelumnya seperti apa. Selama iuran dipungut, apakah pernah ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan kepada Dewan Pengurus dan anggota, berapa total dana yang masuk, berapa yang sudah digunakan, untuk kegiatan apa saja, dan berapa sisanya. Hingga kini, ASN mengaku belum pernah menerima laporan tersebut.
“Setiap bulannya dulu dipotong langsung lewat rekening gaji. Tapi kami tidak pernah tahu laporannya kemana, dipakai untuk apa,” ujar salah seorang ASN Pemkab BU yang meminta namanya tidak disebutkan, Selasa (17/11/2026).
“Kami selama ini hanya ingin transparan. Kalau memang untuk organisasi, silahkan, tapi tolong ada laporannya. Jangan sampai ASN hanya tahu dipotong saja, tapi sisa uangnya tidak jelas,” tambah sumber tersebut.
Secara organisasi, dana iuran KORPRI seharusnya dikelola oleh Bendahara KORPRI, masuk ke satu rekening resmi organisasi, dan dilaporkan secara berkala melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Dewan Pengurus dan anggota. Bukan justru diduga tersimpan di dua rekening tanpa laporan yang jelas, apalagi jika dibiarkan mengendap selama bertahun-tahun.
Karena itu, muncul pertanyaan terkait adanya dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) setiap ada pertemuan KORPRI. Masyarakat dan juga ASN mempertanyakan sumber anggaran SPPD tersebut, apakah diduga berasal dari iuran anggota KORPRI yang masih bersisa di dua bank tersebut, atau dari APBD.
Besaran iuran ditentukan oleh Dewan Pengurus KORPRI di masing-masing daerah melalui Surat Keputusan atau Peraturan Bupati. Namun, besar kecilnya iuran bukan menjadi persoalan utama. Persoalan yang dipertanyakan ASN adalah pertanggungjawaban dana tersebut, termasuk sisa dana di dua bank, bunga simpanan sejak 2020, dan LPJ sebelumnya.
Hingga berita ini dibuat, media ini masih berupaya mengonfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Utara, Fitriyansyah, selaku Pembina KORPRI dan pejabat tertinggi ASN, serta pengurus KORPRI untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai kebenaran sisa dana di dua rekening bank tersebut, akan dikemanakan sisa uang tersebut, dan laporan pertanggungjawaban keuangannya sebelumnya. (Yapp)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan