Pariaman, Beritamerdekaonline.com – 17 Maret 2025. Wali Kota Pariaman, Yota Balad, memimpin langsung Rapat Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Reviu dan Finalisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Tahun Anggaran 2025. Acara yang digelar di Aula Balaikota Pariaman ini bertujuan memastikan efektivitas pengelolaan anggaran dan transparansi dalam setiap proses pengadaan.
Hadir dalam rapat tersebut Asisten II Elfis Candra, Kabag Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Setdako Pariaman Feni Felia, serta jajaran kepala OPD, badan, camat, dan lurah. Evaluasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas administrasi pembangunan dan menyusun program yang lebih terarah bagi kesejahteraan masyarakat.
Fokus pada Efisiensi dan Transparansi Pengadaan
Dalam sambutannya, Yota Balad menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang matang, penggunaan anggaran dapat dioptimalkan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengadaan yang transparan dan tepat sasaran adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Pariaman,” tegas Yota Balad.
Lebih lanjut, ia menyoroti pencapaian Kota Pariaman dalam penerapan sistem E-purchasing yang telah membawa kota ini meraih prestasi tingkat nasional.
Kota Pariaman Terdepan dalam E-Purchasing Nasional
Kota Pariaman berhasil mencatatkan diri sebagai kota dengan capaian tertinggi dalam penggunaan layanan E-purchasing di Indonesia. Prestasi ini diakui langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam kegiatan Retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang beberapa waktu lalu.
“Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti nyata komitmen kita dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem pengadaan. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras bersama, mulai dari jajaran pemerintahan hingga dukungan masyarakat,” ujar Yota.
Ke depan, Pemko Pariaman berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengadaan berbasis digital guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. (KN)
Tinggalkan Balasan