Padang Panjang (Sumbar), Berita Merdeka Online – Surat Edaran Wali Kota Padang Panjang Nomor: 800.1.2/626/BKPSDM PP/VII/2025 yang dirilis pada 28 Juli 2025 menimbulkan keresahan di kalangan non-ASN atau Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Surat tersebut menegaskan larangan perpanjangan masa kerja bagi tenaga non-ASN yang tidak tercatat dalam database Keputusan Menpan RB No. 347 Tahun 2024.
Akibat kebijakan tersebut, sebanyak 190 orang THL terdiri dari 182 orang kategori R4 dan delapan lainnya yang tidak mengikuti proses seleksi PPPK dinyatakan tidak bisa lagi diperpanjang kontraknya per 1 Agustus 2025.

Salah seorang tenaga non-ASN yang terdampak, Ari Aditiya, yang bekerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), mengungkapkan rasa kecewanya. Menurutnya, keputusan ini tidak adil karena banyak dari mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun.
“Kenapa kami harus dirumahkan? Kami sudah mengikuti seluruh prosedur dan administrasi, bahkan sudah mengikuti ujian PPPK. Ini tidak adil. Kami bekerja dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun, dan sekarang tiba-tiba diberhentikan begitu saja,” ungkap Ari saat ditemui Berita Merdeka pada Selasa 29 Juli 2025.
Ari juga mempertanyakan alasan efisiensi anggaran yang dikemukakan sebagai dasar pemberhentian THL. Ia menyayangkan fakta bahwa di sisi lain, tenaga outsourcing yang juga menggunakan dana APBD masih terus dipertahankan.
“Jika alasan utamanya anggaran, bagaimana dengan pekerja outsourcing? Bukankah mereka juga dibayar dengan anggaran yang sama?” tegasnya.
Usai bertemu Kepala Dinas BKPSDM, Ari bersama sejumlah rekannya berencana untuk menemui langsung Wali Kota Padang Panjang, H. Hendri Arnis, guna menyampaikan aspirasi dan mencari solusi terbaik.
“Kami ingin menyampaikan langsung keluhan ini kepada Wali Kota dan berharap beliau bisa mempertimbangkan kembali keputusan ini. Kami masih ingin terus mengabdi dan berharap ada solusi terbaik untuk nasib kami,” ujarnya penuh harap.
*Klarifikasi BKPSDM: Sesuai Ketentuan Pemerintah Pusat*
Menanggapi polemik tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memberikan penjelasan mengenai status tenaga non-ASN yang terdampak.
Kepala BKPSDM, Dian Eka Purnama, S.E., M.Si., dalam keterangannya menjelaskan bahwa kebijakan pemberhentian 190 tenaga non-ASN tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pemerintah Pusat. Ia menegaskan, setelah berakhirnya proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak lagi memiliki dasar hukum untuk diperkerjakan maupun dibayarkan gajinya.
“Sejak berakhirnya proses seleksi penerimaan PPPK, tidak ada lagi dasar pembayaran gaji maupun memperkerjakan tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN. Ketentuan ini mulai berlaku per 1 Agustus 2025,” kata Dian, Selasa (29/7/2025).
Kebijakan tersebut, jelasnya, merujuk pada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/664/Keuda, khususnya pada poin keempat yang menegaskan bahwa pengalokasian dan pembayaran gaji hanya diperbolehkan bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan masih dalam proses seleksi. Hal ini juga diperkuat oleh Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Padang Panjang menerbitkan surat edaran yang melarang perpanjangan masa kerja bagi tenaga non-ASN kategori R4 dan mereka yang tidak hadir saat seleksi.
“Totalnya terdapat 190 tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan masa kerjanya tidak diperpanjang, terdiri dari 182 orang kategori R4 dan delapan orang yang tidak hadir saat proses seleksi. Ini bagian dari penataan sistem kepegawaian secara nasional sesuai peraturan yang berlaku,” pungkas Dian.
Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola kepegawaian secara lebih tertib dan akuntabel. Namun demikian, di sisi lain, langkah ini juga menuai kritik dan tuntutan dari para tenaga non-ASN yang merasa belum mendapatkan kejelasan terkait masa depan mereka.
(Laporan: Charles Nasution – Berita Merdeka Online)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan