Padang Panjang (Sumbar), BeritaMerdekaOnline.Com – Awal bulan Agustus 2025 ini, Pemerintah Kota Padang Panjang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendri Arnis dan Wakil Wali Kota Allex Saputra kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan 190 Tenaga Harian Lepas (THL) kehilangan pekerjaan terhitung mulai 1 Agustus 2025.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Padang Panjang Nomor: 800.1.2/626/BKPSDM-PP/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025, yang berisi larangan perpanjangan masa kerja tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dengan keluarnya surat ini, maka resmi sudah gelombang kedua PHK terhadap para THL dilakukan tahun ini, menyusul pemutusan hubungan kerja terhadap 168 THL pada April lalu. Total sepanjang 2025, sebanyak 358 THL telah dirumahkan.

Langkah ini sontak memicu reaksi keras dari masyarakat dan para tenaga kerja yang terdampak. Banyak dari mereka mengaku terkejut karena pemberitahuan dilakukan secara mendadak, tanpa sosialisasi atau pendampingan sebelumnya. Para THL yang diberhentikan berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk sektor-sektor strategis seperti kebersihan, administrasi, dan teknis pelayanan publik.
Kebijakan Pusat Jadi Dasar
Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang, Dian Eka Purnama, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada regulasi dari pemerintah pusat. Tenaga non-ASN kategori R4 dan mereka yang tidak hadir saat proses seleksi PPPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang masa kerjanya.
“Sejak seleksi PPPK selesai, tidak ada lagi dasar pembayaran gaji bagi tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN. Ketentuan ini merujuk pada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/664/Keuda serta Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024,” jelas Dian dalam keterangan resminya.
Dari total 190 THL yang diberhentikan, 182 di antaranya berasal dari kategori R4 dan 8 orang tidak mengikuti proses seleksi.
Belum Ada Solusi dari Pemko
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Padang Panjang belum mengumumkan program bantuan, pendampingan, atau solusi alternatif bagi para korban PHK. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil pasca pandemi dan tekanan inflasi.
Suara Masyarakat: Antara Kecewa dan Harapan
Tokoh pemuda Kota Padang Panjang, M. Gandi, menyayangkan langkah Pemko yang dinilainya terlalu mendadak dan tanpa empati terhadap kondisi para THL. “Banyak dari mereka adalah tulang punggung keluarga. Apalagi ini terjadi di bulan Juli, ketika kebutuhan pendidikan anak-anak sedang tinggi. Bahkan sebagian dari mereka harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasar,” ujarnya.
Gandi berharap pemerintah untuk mempertimbangkan kembali nasib para THL dan memberikan solusi yang berpihak kepada rakyat kecil.
Senada dengan itu, Wahyu, salah satu korban PHK, menyatakan kekecewaannya. “Kami sangat kecewa. Tapi kami tetap berharap ada empati dan kepedulian dari pimpinan daerah. Kami akan terus perjuangkan nasib kami, semoga masih ada jalan,” ujarnya lirih.
Dengan bertambahnya jumlah pengangguran ini, masyarakat kini menanti kebijakan lanjutan dari Pemerintah Kota Padang Panjang untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, sekaligus memastikan hak-hak para pekerja terdampak tidak terabaikan.
(Charles Nasution – Berita Merdeka Online)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan