Berita Merdeka Online | Asahan, 29 Juli 2025 — Dalam rangka memperkuat prinsip transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Asahan, Selasa (29/07/2025), bertempat di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Staf Ahli Bupati, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Sekretaris OPD, Camat, Kepala Desa, serta sejumlah kepala sekolah dan pejabat terkait, menandai komitmen lintas sektor terhadap keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Dalam laporan pembukaan, Kepala Dinas Kominfo Asahan, Jutawan Sinaga, S.STP., M.A.P, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk:

  • Meningkatkan pemahaman peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
  • Memperkuat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana,
  • Mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana modern dalam penyediaan informasi publik secara efektif, cepat, dan terukur.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rianto menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan ciri fundamental negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Ia menyatakan bahwa setiap badan publik berkewajiban membuka akses informasi bagi masyarakat, baik secara internal untuk tata kelola pemerintahan, maupun eksternal dalam hal pelayanan kepada publik.

“Transparansi bukan hanya tuntutan zaman, tetapi merupakan amanat undang-undang. Pemerintah Kabupaten Asahan telah menetapkan kerangka hukumnya melalui SK Bupati No. 283-Kominfo-Tahun 2017, yang mengatur penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi di seluruh satuan kerja perangkat daerah,” jelas Wabup.

Wabup juga menegaskan bahwa seluruh OPD harus proaktif dalam menyediakan informasi yang relevan kepada masyarakat. Salah satu jalur strategisnya adalah melalui PPID di masing-masing instansi, yang kini telah diarahkan untuk menggunakan platform digital resmi Kementerian Dalam Negeri demi efisiensi dan keterpaduan layanan.

“Sesuai perkembangan era digital, akses informasi publik kini harus cepat, tepat, dan terintegrasi secara online. Karenanya, kepada seluruh peserta dari OPD, kecamatan, desa, hingga sekolah, saya minta untuk mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh,” tandas Rianto.

“Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Asahan secara resmi saya nyatakan dibuka.”

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Dr. Abdul Harris Nasution, S.H., M.Kn, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat, kecuali informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan.

Ia juga menyinggung Permendagri No. 3 Tahun 2017 sebagai panduan teknis pelayanan informasi di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah. (DA)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.