Bengkulu, BeritaMerdekaOnline.com — Aroma ketidakberesan kembali tercium di lingkungan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bengkulu. Kali ini, Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPSI NIBA Kecamatan Selebar mengaku dipersulit oleh oknum pegawai saat mengurus administrasi surat organisasi.
Ketua PUK SPSI NIBA Selebar, Muhamad Arisandi, menyebutkan bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta. Namun, hingga kini surat yang mereka ajukan belum juga diterbitkan tanpa alasan jelas.
“Semua berkas kami lengkapi sesuai aturan, tapi prosesnya seperti sengaja dihambat. Kami menduga ada oknum pegawai yang bermain di dalam,” ujar Arisandi kepada BeritaMerdekaOnline.com, Sabtu (2/11/2025).
Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya menghambat aktivitas organisasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

“Kami tidak minta perlakuan istimewa. Kami hanya ingin dilayani sesuai prosedur. Kalau birokrasi seperti ini terus dibiarkan, serikat pekerja bisa lumpuh,” tegasnya.
Arisandi juga mendesak Plt Kepala Disnaker Kota Bengkulu, Abriadi, untuk segera melakukan evaluasi terhadap bawahannya dan menindak tegas oknum yang terlibat.
“Kami mohon Pak Abriadi turun tangan langsung. Jangan sampai nama baik Disnaker tercoreng hanya karena ulah satu-dua orang pegawai,” katanya.
Tak hanya berhenti pada peringatan, PUK SPSI NIBA Selebar juga berencana melaporkan dugaan tersebut ke Inspektorat Kota Bengkulu untuk memastikan adanya pemeriksaan internal yang transparan.
“Kami akan melapor resmi ke Inspektorat. Kami ingin semuanya terang benderang. Tidak boleh ada permainan dalam pelayanan publik,” tegas Arisandi.
Sementara itu, Ketua DPC SP NIBA Kota Bengkulu, Zainal Abidin Tuatoy, Ssy., M.H., menyatakan dukungan penuh atas langkah PUK Selebar. Menurutnya, tindakan aparat birokrasi yang tidak profesional tidak boleh dibiarkan.
“Kami di DPC SP NIBA Kota Bengkulu tidak akan tinggal diam. Jika benar ada oknum mempermainkan pelayanan, kami akan kawal laporan ini sampai tuntas. Negara tidak boleh kalah oleh birokrasi nakal,” ujarnya dengan nada tegas.
Zainal juga mendesak Pemerintah Kota Bengkulu agar tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran etika pelayanan publik tersebut.
“Kalau terbukti, harus ada sanksi tegas. Jangan sampai mencoreng nama baik pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Disnaker Kota Bengkulu maupun Plt Kadisnaker Abriadi belum memberikan tanggapan resmi.
Namun, langkah tegas yang ditempuh PUK SPSI NIBA Selebar dan dukungan kuat dari DPC SP NIBA Kota Bengkulu menjadi sinyal bahwa serikat pekerja siap mengawal integritas pelayanan publik hingga ke akar-akarnya. Publik kini menantikan respons cepat dari pihak berwenang untuk memastikan keadilan berjalan tanpa pandang bulu. (Antonius)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan