SEMARANG, Berita Merdeka Online – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mengkaji perubahan status Trans Jateng menjadi unit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak boleh menggeser fungsi utama Trans Jateng sebagai layanan publik.
Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko, bersama jajarannya pada Jumat (21/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, ia meminta Dishub mempertimbangkan seluruh aspek sebelum keputusan final diambil.
“Transportasi publik yang dikelola pemerintah tidak boleh dijadikan sarana bisnis. Prinsipnya layanan. Saya mendukung jika Trans Jateng menjadi BLUD, tetapi harus jelas untung-ruginya dan jangan sampai melenceng dari pelayanan,” tegasnya.
Banyak Daerah Ajukan Permintaan Layanan
Gubernur menyampaikan bahwa sejumlah daerah di Jawa Tengah berharap Trans Jateng dapat menjangkau wilayah mereka.
Kabupaten Batang dan Surakarta menjadi dua daerah yang sudah menyampaikan minat. Namun ia mengingatkan kualitas pelayanan yang sudah baik harus tetap dipertahankan.
Perkembangan Penumpang Meningkat
Kadishub Arif Djatmiko melaporkan bahwa perkembangan Trans Jateng sejak diluncurkan pada 2017 menunjukkan tren positif.
Pada tahun sebelumnya, jumlah penumpang mencapai 9,5 juta orang, menandakan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap transportasi publik berbasis bus itu.
Dari 10 target wilayah pengembangan, Dishub telah mencakup empat di antaranya atau sekitar 40 persen total wilayah sasaran.
Integrasi Jadi Fokus Dishub
Arif menegaskan bahwa rencana penambahan rute belum menjadi prioritas dalam waktu dekat. Hingga 2027, Dishub tetap berpedoman pada RPJMD yang menitikberatkan pada integrasi antarmoda.
Beberapa konsep integrasi yang disiapkan antara lain:
Penumpang angkutan kota dapat langsung berpindah ke Trans Jateng melalui halte terhubung.
Penumpang antarkabupaten bisa melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan pedesaan di titik integrasi.
“Pendekatannya bukan menambah armada bus baru, melainkan memaksimalkan jaringan transportasi yang sudah ada di tingkat kabupaten/kota dan pedesaan,” jelasnya.
Dishub menargetkan pada 2027 seluruh sistem transportasi di Jawa Tengah, mulai dari subregional hingga desa, dapat terhubung dalam satu jaringan layanan.
Rencana Ekspansi Hingga 12 Koridor
Saat ini Trans Jateng beroperasi di tujuh koridor dengan total 115 bus, melayani sekitar 40 persen kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Koridor yang berjalan meliputi Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, Solo–Sragen, Magelang–Purworejo, Semarang–Grobogan, serta Sukorejo–Surakarta–Wonogiri.
Dishub menargetkan perluasan menjadi 12 koridor pada tahun 2030, sehingga cakupan layanan meningkat menjadi 62,86 persen wilayah Jawa Tengah. Ekspansi ini dilakukan bertahap mulai 2026.
Selain itu, konektivitas layanan juga ditingkatkan:
Konektivitas kecamatan naik dari 10,59% menjadi 17,36%.
Konektivitas desa dari 3,16% meningkat menjadi 5,62%.
Tinggalkan Balasan