Beritamerdekaonline.com, Jakarta – Pada gelaran Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) di Bangkok, 21-24 November lalu, Mohamad Rasyid Alkautsar (20), mahasiswa Universitas Indonesia, tampil mencuri perhatian lewat gagasan berani mengenai ketimpangan global dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor pendidikan.
Membawakan pidato ilmiah bertema “Embracing AI Assistance in Education without Compromising Academic Integrity”, Rasyid menyoroti bahwa kehadiran AI bukan hanya membawa peluang, tetapi juga memunculkan tantangan serius bagi 194 negara anggota UNESCO dan 12 Associate Members.
“AI telah memunculkan tantangan serius bagi negara-negara anggota UNESCO,” ujar pemuda asal Jakarta itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 November 2025.
Menurutnya, meskipun UNESCO telah menerbitkan sejumlah pedoman internasional-mulai dari Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education (2019) hingga UNESCO Guidance for Generative AI in Education and Research (2023) seluruh dokumen tersebut bersifat non-legally binding sehingga implementasinya tidak merata antarnegara.
Akibatnya, beragam persoalan tetap terjadi di banyak negara anggota, antara lain lemahnya regulasi AI global, bias algoritmik, perlindungan data yang belum memadai, ketertinggalan infrastruktur digital, hingga minimnya talenta dan kapasitas institusi dalam mengelola teknologi baru tersebut. Di sisi lain, ketergantungan berlebihan pada AI juga dikhawatirkan dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis generasi muda.
“Ketidakmerataan pemanfaatan AI bukan hanya persoalan teknologi, tetapi persoalan keadilan global. Tidak semua negara memiliki infrastruktur, kapasitas, dan kesiapan yang sama,” tegas Rasyid, yang juga merupakan anggota Partai Bulan Bintang serta cucu mantan anggota DPR RI periode 2004-2009, Ahmad Sumargono.
Untuk menjawab kesenjangan tersebut, Rasyid mengusulkan sebuah kerangka inovatif bertajuk Global AI Sandbox Mechanism (GASM). Mekanisme ini dirancang sebagai sistem global sukarela yang menghormati kedaulatan negara, sekaligus memberi ruang aman bagi setiap negara untuk: menguji dan menerapkan teknologi AI melalui sandbox nasional, memperoleh bimbingan teknis serta protokol keselamatan, dan tetap mempertahankan kontrol penuh atas data serta kebijakan nasionalnya.
Rasyid membagi GASM ke dalam tiga tingkat:
Tier 1 – National AI Sandboxes
Ruang bagi setiap negara untuk menguji regulasi dan implementasi AI sesuai konteks hukum, budaya, dan prioritas pembangunan masing-masing.
Tier 2 – Regional AI Sandbox Hubs
Pusat kolaborasi kawasan yang mendorong standardisasi, interoperabilitas, serta peningkatan kapasitas lintas negara.
Tier 3 – Global AI Sandbox Council
Dikoordinasikan oleh badan-badan PBB terkait, bertugas menetapkan protokol keselamatan minimum, prinsip transparansi, dan pedoman etika global.
Agar mekanisme tersebut inklusif, Rasyid mengajukan Cross-Funding Framework, yang mencakup:
– Kontribusi negara maju untuk mendukung kesiapan negara berkembang,
– Matching funds dari lembaga multilateral seperti World Bank, UNESCO, dan ITU,
– Pendanaan publik-swasta dari developer AI dan institusi riset
– Pembentukan komite internasional independen untuk mengawasi pengembangan kurikulum AI negara berkembang.
Menurutnya, pendekatan pendanaan bersama ini penting agar negara-negara dengan keterbatasan infrastruktur maupun SDM tidak semakin tertinggal dalam revolusi teknologi global.
Rasyid menekankan bahwa GASM adalah langkah tegas untuk memastikan AI digunakan secara aman, adil, dan merata di seluruh dunia.
“Kita tidak boleh membiarkan kesenjangan digital berubah menjadi kesenjangan peradaban. AI harus menjadi alat pemersatu, bukan pemecah kesenjangan,” pungkasnya.
Ia mengaku usulan tersebut mendapat perhatian luas dari para delegasi muda dan dinilai sebagai salah satu kontribusi paling progresif dalam merumuskan solusi AI di bidang pendidikan pada forum AYIMUN tahun ini. (@ms)
Tinggalkan Balasan