Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti, memanfaatkan agenda reses untuk menampung langsung aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran. Dalam pertemuan tersebut, ia mengungkapkan bahwa banyak warga masih kebingungan mengenai alur dan syarat mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Alhamdulillah, hari ini masyarakat mempertegas, mempertanyakan, dan berharap mendapatkan bantuan-bantuan yang ada di Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, supaya mereka mendapatkan ilmunya,” ujar Sri Astuti, di kediamannya, Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Selasa (02/12/2025).
Menurutnya, pemahaman mengenai mekanisme penyaluran bantuan sangat penting agar warga mampu memanfaatkan peluang yang tersedia.
“Kalau mereka sudah punya ilmunya, tentu mereka dapat mengambil apa-apa yang bisa dimanfaatkan untuk bantuan-bantuan bagi mereka,” tambahnya.
Agenda reses kali ini secara khusus menghadirkan Dinas Sosial, menindaklanjuti kegelisahan masyarakat terkait polemik bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp900.000 yang dianggap tidak tepat sasaran. Beberapa warga menyoroti adanya penerima bantuan yang dinilai mampu, seperti pemilik mobil atau rumah mewah, sementara warga berpenghasilan menengah justru tidak mendapatkan bantuan.
“Kemarin heboh gara-gara BLT itu, karena ada yang punya mobil dapat, rumahnya bagus dapat, sementara yang menengah tidak dapat. Jadi gara-gara itu sebenarnya masyarakat meminta agar Dinas Sosial dihadirkan,” jelasnya.
Sri Astuti menambahkan bahwa selama dua tahun terakhir Dinas Sosial mengalami keterbatasan anggaran koordinasi, sehingga sosialisasi ke masyarakat tidak berjalan optimal. Ia pun menyampaikan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran melalui pokok pikiran (pokir) pada tahun 2026–2027 guna mendukung fasilitas koordinasi tersebut.
“Insyaallah akan saya anggarkan untuk fasilitas koordinasi, agar sosialisasi bisa berjalan lebih maksimal,” ucapnya.
Selain isu bantuan sosial, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur, di antaranya perbaikan drainase yang sebelumnya diusulkan RT 30. Menurut Sri Astuti, kebutuhan ini akan ditindaklanjuti melalui instansi terkait seperti Dinas PUPR atau bagian perairan. Namun, ia mengakui adanya proses administrasi yang lebih kompleks karena ia merupakan anggota dewan tingkat provinsi.
“Harus pakai hibah dari Kota Bengkulu yang mengajukan permohonan ke provinsi. Bagi saya tidak masalah, yang penting aspirasi dapat dijalankan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa agenda reses selanjutnya akan membahas persoalan BPJS, menyesuaikan dengan permintaan masyarakat. Sri Astuti menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan warga serta memastikan setiap aspirasi mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan