Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran kewajiban kepada para kontraktor. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, S.E., M.Si, menanggapi kekhawatiran kontraktor terkait keterlambatan pembayaran proyek.
Tommy menjelaskan bahwa isu mengenai tidak tersedianya anggaran atau anggaran yang belum siap perlu diluruskan. Menurutnya, pemerintah provinsi akan terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas PUPR serta bidang anggaran, guna memastikan mekanisme pembayaran berjalan sesuai ketentuan.
“Insya Allah, sesuai janji Bapak Gubernur, seluruh kewajiban akan diselesaikan. Sebenarnya tidak ada keterlambatan, hanya saja ada kekhawatiran dari pihak kontraktor terkait ketersediaan anggaran,” ujar Tommy, di kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (12/1/2026).
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memberikan jaminan melalui pernyataan pengakuan utang yang difasilitasi oleh Inspektorat. Jaminan tersebut menjadi dasar kepastian bahwa pembayaran kepada kontraktor akan dilakukan.
“Anggaran itu tersedia dan akan dibayarkan sesuai komitmen. Jaminan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah,” katanya.
Terkait waktu pencairan, Tommy menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan secepat mungkin. Bahkan, pemerintah daerah tengah berupaya mempercepat proses tersebut sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) rampung.
“Teman-teman dari tim anggaran akan melakukan asistensi ke Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat untuk mempercepat proses pembayaran. Jika memungkinkan, akan diselesaikan sebelum APBD-P, namun paling lambat melalui APBD Perubahan,” jelasnya.
Tommy juga menambahkan bahwa kondisi serupa tidak hanya terjadi di Provinsi Bengkulu, tetapi juga dialami oleh banyak daerah lain di Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut merupakan dampak dari kondisi keuangan daerah secara nasional.
“Ini bukan hanya terjadi di Bengkulu, tetapi juga di banyak provinsi lain. Insya Allah, paling lambat akan diselesaikan melalui APBD-P,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan