JAKARTA, Berita Merdeka Online – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan. Polri menginisiasi rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat, 6 Februari 2026, guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri tersebut juga diikuti secara daring oleh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Kegiatan dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya evaluasi capaian tahun sebelumnya, termasuk keberhasilan Indonesia yang tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada 2025.
“Kami melakukan analisa dan evaluasi kinerja sebelumnya. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ketahanan pangan 2026 berjalan lebih optimal,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator permodalan bagi kelompok tani jagung melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan perbankan Himbara.
Program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis di Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan produksi.
Perwakilan Himbara, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada 2026 pihaknya menyiapkan plafon KUR Mikro hingga Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem jagung nasional.
Tak hanya mendukung permodalan, Polri juga berupaya menjaga stabilitas harga panen agar petani tidak bergantung pada tengkulak.
Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, hasil panen jagung diserap dengan harga yang lebih berpihak kepada petani.
Program pengadaan jagung Bulog tahun 2026 menargetkan 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga pembelian Rp6.400 per kilogram sesuai kebijakan internal Bulog tertanggal 12 Januari 2026.
“Fokus kami memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini berhasil menjaga harga di angka Rp6.400 per kilogram,” jelas Brigjen Langgeng.
Selain menjaga harga, program ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memperkuat manajemen usaha tani, serta meningkatkan produksi jagung nasional secara berkelanjutan.
Dengan pendampingan yang tepat, diharapkan petani mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan ekonomi mereka.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026, Polri bersama para pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat ekosistem pertanian jagung nasional, memutus ketergantungan pada tengkulak, serta memastikan masa depan petani Indonesia yang lebih sejahtera dan mandiri.
Editor: Mualim
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan