JAMBI, Berita Merdeka Online — Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online Provinsi Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Jumat (13/2/2026), di Rumah Kebangsaan Siginjai. Diskusi ini menghadirkan perwakilan partai politik besar, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kegiatan dibuka oleh Muhammad Sidik, pengurus IWO Provinsi Jambi, yang menegaskan bahwa FGD ini bertujuan merespons dinamika demokrasi terkait wacana mekanisme pemilihan kepala daerah yang tengah menjadi perhatian publik, khususnya di Provinsi Jambi.
Menurut Sidik, perdebatan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau tidak langsung melalui DPRD merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat dan perlu dibahas secara objektif serta berimbang.
“Diskursus pilkada langsung dan tidak langsung harus ditempatkan sebagai ruang edukasi publik, bukan sekadar perdebatan politik,” ujar mantan Presiden BEM Universitas Jambi itu.
Ketua IWO Provinsi Jambi, Erwin Majam, dalam sambutannya menekankan bahwa perbedaan pandangan merupakan energi intelektual yang harus dikelola untuk melahirkan kebijakan terbaik bagi rakyat.
“Sebagai organisasi profesi wartawan, IWO memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong literasi publik. Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi jembatan dialog antara kebijakan dan masyarakat,” kata Erwin.
Ia menegaskan, FGD ini merupakan komitmen IWO untuk ikut menjaga kualitas demokrasi melalui diskusi yang argumentatif dan berbasis data.
Dari unsur partai politik, Ketua DPW PKS Provinsi Jambi, Mustaharudin, memaparkan sejumlah dampak pilkada langsung, mulai dari besarnya anggaran hingga potensi polarisasi di masyarakat.
“Anggaran pilkada bisa mencapai Rp41 triliun. Selain itu, ada persoalan polarisasi dan konflik sosial, termasuk netralitas ASN,” ungkap anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut.
Meski demikian, Mustaharudin menegaskan bahwa secara kelembagaan, PKS belum menentukan sikap final terkait pilkada langsung atau tidak langsung. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
Sementara itu, perwakilan PDIP, Djokas Siburian, menegaskan sikap partainya yang tetap mendukung pilkada langsung. Anggota DPRD Kota Jambi itu menilai demokrasi Indonesia telah melalui proses panjang menuju pemilihan langsung, dan tidak seharusnya mengalami kemunduran.
“Jangan ada demokrasi maju-mundur. Pilkada langsung adalah hasil perjuangan panjang rakyat,” tegasnya.
Djokas juga mengingatkan dampak isu pilkada terhadap iklim investasi. Menurutnya, stabilitas politik dan kepastian demokrasi menjadi perhatian serius investor.
“Investor memantau demokrasi kita. Jika dianggap mundur, investasi bisa berpindah ke negara lain seperti Vietnam atau Thailand,” ujarnya.
Pandangan akademis disampaikan Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (PUSAKADEMIA), Dr. Muhammad Farisi, LLM. Ia menilai anggaran pilkada langsung sejatinya kembali ke masyarakat melalui perputaran ekonomi lokal.
“Dana pilkada berputar di masyarakat, mulai dari percetakan, transportasi, konsumsi, hingga pendidikan politik,” jelas dosen Universitas Jambi itu.
Farisi menolak anggapan bahwa pilkada langsung semata-mata pemborosan anggaran. Menurutnya, jika dinilai mahal, maka yang diperlukan adalah kajian mendalam, bukan menghapus hak pilih rakyat.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta. FGD yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan wartawan yang tergabung dalam IWO Provinsi Jambi. (IWO Jambi)
Tinggalkan Balasan