Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, H. Suharto, S.E., MBA, menekankan pentingnya konsistensi dalam pemeliharaan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai dan kepatuhan terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu di Ruang Sidang Paripurna, Senin (23/2/2026).
Dalam keterangannya, Suharto mengapresiasi kondisi terkini di kawasan pelabuhan yang mulai menunjukkan grafik positif. Ia mencatat bahwa aktivitas logistik, khususnya kapal-kapal tongkang, saat ini sudah dapat beroperasi dengan normal kembali. Namun, ia mengingatkan agar pencapaian tersebut tidak membuat pihak pengelola terlena.
”Hasil dari kegiatan pemantauan memang menunjukkan kapal tongkang sudah bisa berjalan normal. Tetapi, bukan berarti pengawasan berhenti di situ saja. Kami bersama rekan-rekan di Komisi III akan segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan,” ujar Suharto tegas.
Langkah ini diambil sebagai bentuk dorongan manajerial kepada pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) agar tetap konsisten mempertahankan kedalaman alur pelayaran. Menurutnya, pemeliharaan alur adalah aspek vital yang tidak boleh mengalami kemacetan (stuck), karena berdampak langsung pada urat nadi perekonomian daerah.
Soroti AMDAL Perusahaan di Kawasan Pulau Baai
Selain masalah teknis alur, Suharto memberikan catatan kritis terhadap kepatuhan lingkungan oleh para pelaku usaha di kawasan Pulau Baai. Ia menyayangkan masih adanya pihak yang menganggap remeh dokumen AMDAL. Padahal, dokumen tersebut merupakan instrumen hukum sekaligus kunci utama legalitas operasional sebuah entitas bisnis, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ada di kawasan tersebut.
”Seluruh elemen pelaku ekonomi di kawasan Pelabuhan Bengkulu harus menghormati aturan lingkungan. Selama ini, banyak yang mengabaikan AMDAL seolah-olah sanksinya ringan. Padahal, keberlanjutan kegiatan mereka sangat bergantung pada dokumen tersebut. Jangan hanya tertib di atas kertas, tetapi implementasi di lapangan harus nyata,” tambahnya.
Tindak Lanjut Infrastruktur Jalan
Terkait infrastruktur jalan di kawasan pelabuhan, Suharto menyatakan bahwa pihak Pelindo telah menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti perbaikan. DPRD Provinsi Bengkulu berencana melakukan koordinasi intensif melalui rapat dengar pendapat (hearing) dengan General Manager Pelindo dalam waktu dekat guna memastikan komitmen tersebut berjalan sesuai rencana.
Suharto menegaskan bahwa pengawasan ini bukan sekadar menjalankan tugas lembaga, melainkan juga mandat partai untuk selalu hadir dalam kepentingan rakyat.
“Kami bergerak berdasarkan tupoksi lembaga dan instruksi partai untuk giat mengawasi setiap kegiatan di wilayah Provinsi Bengkulu demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan