Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran mulai memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi nasional maupun daerah. Pengamat Ekonomi dari Universitas Bengkulu (UNIB), Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M., mengungkapkan bahwa ketergantungan besar dunia terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah, khususnya melalui Selat Hormuz, menjadi titik kritis bagi perekonomian Indonesia.
”Minyak adalah jantung perekonomian. Jika harga minyak dunia naik akibat penutupan jalur distribusi seperti di Selat Hormuz, maka komponen transportasi akan ikut melonjak. Dampak lanjutannya akan menyebar ke seluruh sektor perekonomian tanpa terkecuali,” ujar Prof. Kamaludin saat memberikan keterangan, di ruang kerja Rektorat UNIB, Rabu (22/4/2026).
Ancaman “Turun Kelas” bagi Masyarakat Menengah
Prof. Kamaludin menyoroti kerentanan kelompok masyarakat menengah dan bawah dalam menghadapi situasi ini. Menurutnya, kelompok inilah yang menjadi motor penggerak utama geliat ekonomi melalui konsumsi rumah tangga.
Ia mengkhawatirkan terjadinya fenomena “turun kelas”, di mana kelompok masyarakat menengah berisiko jatuh ke kategori kelompok bawah akibat tergerusnya pendapatan dan daya beli.
”Harapan kita adalah pemerintah pusat maupun daerah mampu mempertahankan daya beli kelompok menengah dan bawah ini. Jika kelompok yang jumlahnya mayoritas ini tidak mampu belanja, maka ekonomi akan stagnan,” tambahnya.
Terkait kebijakan energi, Prof. Kamaludin mendorong pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan distribusi subsidi agar tepat sasaran. Ia menekankan bahwa kendaraan mewah tidak boleh menggunakan minyak subsidi demi menghindari pembengkakan beban negara dan antrean panjang di SPBU.
”Jika transportasi logistik seperti truk pengangkut sayur terkena dampak kenaikan harga BBM, maka harga kebutuhan pokok di pasar otomatis akan merangkak naik. Ini yang harus dikontrol agar inflasi tidak meledak di tingkat daerah,” tegasnya.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi: Nasional dan Bengkulu
Menanggapi proyeksi Bank Dunia yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,7%, Prof. Kamaludin menilai angka tersebut cukup realistis di tengah beban utang luar negeri yang didominasi mata uang dolar. Ia menganggap capaian angka 5% sudah sangat luar biasa dalam kondisi global saat ini.
Khusus untuk Provinsi Bengkulu, tantangan dinilai jauh lebih berat karena beberapa faktor:
- Keterbatasan Sumber Daya Alam: Bengkulu tidak memiliki keunggulan kompetitif sebesar daerah lain seperti Kalimantan.
- Belum Optimalnya Sektor Jasa dan Pariwisata: Pergerakan di sektor ini dinilai belum mampu menjadi mesin utama pertumbuhan.
- Ketergantungan pada APBD: Belum adanya investasi besar yang masuk dalam dua tahun terakhir membuat pertumbuhan ekonomi di Bengkulu masih bersifat “alamiah” atau organik, bukan hasil dari kebijakan pendorong yang signifikan.
”Bengkulu butuh percepatan infrastruktur, seperti penyelesaian jalan tol hingga tembus ke Lubuk Linggau, serta masuknya investasi skala besar. Jika hanya mengandalkan APBD tanpa ada dorongan investasi, pertumbuhan kita akan berjalan di tempat,” tutup Prof. Kamaludin.
Tinggalkan Balasan