Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu, dr. Hery Kurniawan, menegaskan bahwa pihak rumah sakit tetap memprioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat meskipun saat ini menghadapi beban utang persediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang nilainya mencapai lebih dari Rp60 miliar.
Menurut dr. Hery, angka tersebut merupakan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP terhadap kewajiban rumah sakit kepada para mitra dan distributor penyedia logistik kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa nilai utang tersebut bukanlah jumlah yang kecil apabila dibandingkan dengan kemampuan fiskal rumah sakit saat ini. Di sisi lain, RSUD M. Yunus juga tetap memiliki kewajiban untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal sepanjang tahun 2026.
“Prioritas utama belanja rumah sakit pada tahun 2026 adalah memastikan pelayanan kesehatan tetap terselenggara secara komprehensif. Utang tentu tidak akan kami abaikan, tetapi selama tidak bersentuhan langsung dengan arus pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan tetap menjadi prioritas utama,” ujar dr. Hery., di ruang kerjanya, Selasa (19/5/2026).
Ia menegaskan, manajemen rumah sakit saat ini berupaya keras agar tidak muncul utang baru pada tahun depan. Langkah tersebut dinilai penting agar kondisi keuangan rumah sakit dapat perlahan kembali stabil tanpa mengganggu kebutuhan pelayanan pasien.
Menurutnya, setelah pelayanan berjalan optimal, rumah sakit akan lebih mudah meningkatkan pendapatan. Dari situ, manajemen dapat menghitung kemampuan arus kas atau cash flow rumah sakit sebelum menentukan besaran pembayaran kewajiban masa lalu kepada para mitra.
“Kalau pelayanan sudah optimal, pendapatan juga akan meningkat. Dari sana baru kami bisa menghitung kemampuan likuiditas rumah sakit dan menentukan berapa kemampuan kami untuk mencicil kewajiban yang ada,” katanya.
Hery menilai pembayaran utang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru apabila justru mengorbankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia khawatir apabila fokus pembayaran utang lebih besar dibanding pembiayaan pelayanan berjalan, maka layanan kesehatan akan terganggu dan berdampak langsung terhadap pendapatan rumah sakit.
“Kalau pelayanan terganggu, pendapatan pasti ikut terganggu. Kalau pendapatan terganggu, bagaimana rumah sakit bisa membayar cicilan berikutnya,” ujarnya.
Terkait isu adanya distributor yang menghentikan pasokan obat akibat persoalan pembayaran, dr. Hery mengakui memang ada sebagian mitra yang memilih tidak lagi menyuplai kebutuhan rumah sakit. Namun, masih ada sejumlah distributor yang tetap mendukung pelayanan di RSUD M. Yunus.
Ia menyampaikan apresiasi kepada para mitra yang masih bersedia membantu rumah sakit di tengah kondisi keuangan yang belum stabil.
“Rumah sakit sangat berterima kasih kepada mitra yang tetap menyuplai kebutuhan persediaan. Kami tentu akan menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai aturan dan kemampuan fiskal yang ada,” katanya.
Hery juga menegaskan bahwa rumah sakit nantinya akan menetapkan skala prioritas pembayaran utang. Mitra yang tetap membantu pelayanan rumah sakit disebut akan menjadi perhatian utama dalam penyelesaian kewajiban.
Selain persoalan utang, RSUD M. Yunus juga menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan obat dan BMHP. Ia mengakui dalam beberapa waktu terakhir memang terjadi gangguan pasokan terhadap sejumlah jenis obat, termasuk obat kemoterapi.
Namun, menurutnya, persoalan tersebut bukan disebabkan keterlambatan pembayaran rumah sakit kepada distributor. Ia menilai kendala lebih banyak terjadi pada distribusi dan produksi obat secara regional.
Hery menjelaskan bahwa RSUD M. Yunus saat ini masih menjadi pusat layanan kemoterapi utama di Provinsi Bengkulu sehingga kebutuhan obat kanker di rumah sakit tersebut cukup tinggi.
“Pembayaran kami terhadap distributor sebenarnya lancar. Hanya saja, kami melihat ada keterlambatan distribusi obat karena kebutuhan regional yang besar sehingga prioritas pengiriman kadang lebih banyak ke daerah dengan permintaan lebih tinggi,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan logistik dan mencegah kekosongan obat, manajemen rumah sakit tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah penerapan sistem e-logistik obat berbasis digital.
Melalui sistem tersebut, stok obat akan dipantau secara otomatis. Ketika jumlah obat mencapai batas minimum, sistem akan langsung memberikan peringatan sehingga pengadaan dapat segera dilakukan sebelum stok habis.
“Dengan sistem digital ini, kami berharap tidak ada lagi keterlambatan deteksi stok obat. Selama ini jumlah item obat sangat banyak sehingga ada kemungkinan luput dari pengawasan manual,” jelasnya.
Selain itu, rumah sakit juga sedang menjajaki kerja sama dengan apotek tertentu untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien apabila stok obat di rumah sakit kosong.
Dalam skema tersebut, pasien tetap dapat memperoleh obat tanpa harus membayar langsung di apotek rekanan. Selanjutnya, tagihan akan dibayarkan oleh pihak rumah sakit sesuai mekanisme kerja sama yang disepakati.
“Kami sedang membahas kerja sama tersebut agar pelayanan pasien tidak terganggu meskipun ada kekosongan stok obat tertentu,” kata dr. Hery.
Ia juga mengapresiasi berbagai keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan di RSUD M. Yunus. Menurutnya, tingginya kritik dan perhatian publik menunjukkan bahwa keberadaan rumah sakit tersebut masih sangat dibutuhkan sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Bengkulu.
Hery mengungkapkan, dalam dua bulan terakhir tingkat kunjungan pasien di berbagai layanan rumah sakit, termasuk instalasi gawat darurat (IGD), terus mengalami peningkatan hingga penuh hampir setiap hari.
“Keluhan masyarakat akan kami jadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan. Faktanya, layanan kami memang sangat padat dan hampir selalu penuh,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan keuangan dan tingginya beban pelayanan, manajemen RSUD M. Yunus memastikan komitmen untuk terus menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Tinggalkan Balasan