Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, S.E., menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal percepatan revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai agar mampu menjadi pusat logistik dan gerbang ekspor utama di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut disampaikan usai inspeksi mendadak (sidak) bersama Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu yang dirangkaikan dengan pengajian rutin di Aula PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu, Selasa (30/6/2026).
Dalam sidak tersebut, rombongan DPRD memperoleh paparan mengenai progres pendalaman alur pelayaran (alur laut) yang menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan aktivitas pelabuhan.
Teuku Zulkarnain menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemaparan Pelindo, kedalaman alur saat ini telah mencapai sekitar 6,5 hingga 6,6 meter berdasarkan pengukuran Automatic Level Survey (ALS). Sementara itu, target yang ingin dicapai adalah kedalaman 12 meter agar memenuhi standar pelayaran internasional.
”Target kita adalah 12 meter karena memang aturan internasional mengharuskan demikian. Apabila kedalaman tersebut tercapai, kapal-kapal berukuran besar dapat bersandar di Pelabuhan Pulau Baai,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pelindo telah memiliki nota kesepahaman (MoU) yang mengatur bahwa apabila kedalaman alur telah mencapai lebih dari 11 meter, maka seluruh komoditas ekspor unggulan Bengkulu akan dikirim melalui Pelabuhan Pulau Baai.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan daya saing daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pelabuhan di provinsi lain.
Selain membahas pendalaman alur, Teuku juga menyampaikan kabar baik terkait peningkatan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya mempertanyakan pemindahan fasilitas tertentu ke Teluk Bayur. Namun kini fasilitas tersebut telah kembali beroperasi sehingga mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan pelabuhan.
Sementara itu, terkait penurunan volume angkutan batu bara, ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga menyoroti kondisi jalan menuju kawasan Pelabuhan Pulau Baai yang selama ini mengalami kerusakan cukup parah.
Teuku mengatakan, jalan tersebut merupakan aset Pelindo, namun masyarakat kerap menganggapnya sebagai jalan milik Pemerintah Provinsi Bengkulu sehingga banyak keluhan yang disampaikan kepada DPRD.
”Hari ini kami kembali mempertanyakan progresnya dan Alhamdulillah Pelindo sudah menyampaikan bahwa pembangunan jalan akan segera memasuki proses lelang. Targetnya sekitar September mulai dikerjakan dan diharapkan selesai pada triwulan pertama tahun depan,” katanya.
Menurutnya, selama proses pembangunan berlangsung diperlukan solusi terhadap akses masyarakat. DPRD berencana berkoordinasi dengan Komando Resor Militer (Korem) untuk membangun jembatan darurat agar masyarakat dapat menggunakan jalur evakuasi dan tidak lagi melewati jalan utama pelabuhan yang nantinya akan diberlakukan sistem buka-tutup.
Lebih lanjut, Teuku menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan rencana revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai dengan anggaran sekitar Rp1 triliun benar-benar dapat direalisasikan.
Ia menjelaskan bahwa apabila revitalisasi tersebut berjalan sesuai rencana, Pelabuhan Pulau Baai berpotensi menjadi salah satu pelabuhan terbaik di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok.
Dengan meningkatnya kapasitas pelabuhan, berbagai komoditas unggulan Bengkulu seperti batu bara, kopi, karet, kelapa, hasil perikanan, dan komoditas lainnya dapat langsung diekspor dari Bengkulu tanpa harus melalui pelabuhan lain.
Menurut Teuku, keberhasilan revitalisasi pelabuhan akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
”Kalau semua ini berhasil, pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang saat ini sekitar 5 persen bisa meningkat hingga 7 persen bahkan mendekati target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Ribuan lapangan pekerjaan juga akan tercipta,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran revitalisasi sebesar Rp1 triliun berasal dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui dukungan pemerintah pusat.
Selain revitalisasi pelabuhan, DPRD juga menyoroti pentingnya percepatan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu.
Teuku menjelaskan bahwa dalam regulasi saat ini kawasan tersebut masih dikategorikan sebagai kawasan angkutan. Menurutnya, nomenklatur tersebut perlu diubah menjadi kawasan angkutan dan kawasan industri agar mendukung pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Apabila revisi tersebut disahkan, sejumlah investor besar disebut telah menyatakan minat untuk berinvestasi di Bengkulu.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, S.E., M.B.A., menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Pelabuhan Pulau Baai.
Menurutnya, amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Bengkulu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga sudah seharusnya didukung dengan infrastruktur pelabuhan yang memadai.
Namun demikian, Suharto mengingatkan agar seluruh pihak tidak sekadar memberikan janji kepada masyarakat.
”Rakyat sudah terlalu sering mendengar janji. Yang dibutuhkan sekarang adalah realisasi program secara nyata melalui kerja sama seluruh pihak,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah, Pelindo, DPRD, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bergotong royong membangun Bengkulu melalui pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pintu utama perekonomian daerah.
Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, mengatakan pihaknya optimistis seluruh target pembangunan dapat dicapai melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Menurut Dimas, saat ini tidak terdapat hambatan yang bersifat mendasar selain percepatan proses pengerukan alur pelayaran.
Ia menjelaskan bahwa target nasional dalam Instruksi Presiden saat ini adalah kedalaman alur 6,5 meter. Namun Pelindo menargetkan pendalaman hingga 12 meter agar sesuai standar internasional dan mampu melayani kapal-kapal berkapasitas besar.
Selain itu, pembangunan jalan pelabuhan juga sedang memasuki tahap persiapan lelang setelah dilakukan penyesuaian desain dan rekalkulasi anggaran.
Dimas berharap pembangunan fisik dapat dimulai sekitar September atau Oktober 2026.
Terkait revisi RTRW, Pelindo mengaku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, DPRD Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu, serta instansi terkait guna mempercepat proses penetapan kawasan industri.
”Kajian kelayakan kawasan industri sudah selesai. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan sehingga pembangunan Pelabuhan Pulau Baai benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi Bengkulu,” ujarnya.
Sidak tersebut turut dihadiri Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Darmawansyah, M.T., bersama jajaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan