Bengkulu Utara, Beritamerdekaonline.com – Puluhan buku pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Bengkulu Utara (BU), raib tanpa jejak. Temuan itu tertuang dalam lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2025.
Dalam dokumen tersebut, tercatat puluhan judul buku yang dinyatakan tidak ditemukan, dengan total nilai belasan juta rupiah.
Buku-buku yang raib tersebut terdiri dari berbagai jenis, mulai dari Buku Umum Lain-lain, Buku Fiksi, Ilmu Politik, Buku Ilmu Sosial Lain-lain, Buku Ilmu Bahasa dan Sastra, hingga Buku Ilmu Ekonomi dan Keuangan.
Dalam rincian LHP BPK tersebut, mayoritas buku yang raib adalah buku-buku tahun 2016 dan 2017, dengan beberapa buku tahun 2018.
Selain buku fiksi tahun 2016, juga tercatat buku Belanja Modal dan Belanja Modal lainnya yang tidak ditemukan, dengan nilai masing-masing jutaan rupiah dan ratusan ribu rupiah.

Jika dirinci berdasarkan jenisnya, buku yang paling banyak raib adalah Buku Umum Lain-lain, disusul Buku Fiksi, Buku Ilmu Politik, Buku Ilmu Sosial Lain-lain, dan Buku Ilmu Bahasa dan Sastra.
Ini bukan soal buku murah, ini soal aset negara yang raib tanpa jejak. Pertanyaannya, bagaimana mungkin puluhan buku yang sudah dicatat sebagai aset daerah, yang dibeli dengan uang rakyat dan dihibahkan oleh negara, bisa raib saat diperiksa BPK.
Buku itu bukan hilang satu-dua judul. Ini raib puluhan judul, dari tahun 2016, 2017, sampai 2018. Artinya, persoalan ini bukan kejadian sesaat, tapi terjadi bertahun-tahun, dan dibiarkan begitu saja tanpa ada yang bertanggung jawab.
Hingga berita ini tayang, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan BU belum memberikan klarifikasi apa pun kepada media ini, di mana keberadaan puluhan buku tersebut, sudah ditemukan kembali atau belum, sudah ada berita acara kehilangan atau belum, sudah ada yang dimintai pertanggungjawaban atau belum.
Ini uang rakyat, ini aset daerah. Publik berhak tahu. Oleh karena itu, BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, diminta tidak sekadar mencatat temuan ini sebagai temuan administrasi biasa. Usut tuntas, buka secara transparan hasil penelusurannya, siapa pengelola perpustakaannya saat itu, siapa penanggung jawab asetnya, dan ke mana buku-buku itu pergi.
Jika buku tersebut benar-benar raib, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas, harus ada sanksi yang tegas, dan harus ada perbaikan sistem pencatatan dan pengamanan aset yang nyata. Jangan sampai tahun depan, BPK RI datang lagi, dan buku yang raib justru bertambah banyak lagi. Perpustakaan itu adalah jendela ilmu masyarakat BU. Kalau jendelanya saja dibiarkan bolong dan bukunya raib tanpa jejak, bagaimana masyarakat mau cerdas. (Yapp)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan