JAKARTA, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Selasa (10/11/2026).
Putusan tersebut dijatuhkan setelah Ahrie menjalani sidang etik di lingkungan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Majelis menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik berkaitan dengan penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk kegiatan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa selain sanksi administratif berupa PTDH, Ahrie juga dijatuhi sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela.
Perkara etik tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan ketika Ahrie menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Namun, putusan PTDH itu belum menjadi akhir proses etik. Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan majelis.
Perkembangan tersebut menjadi perhatian publik karena perkara yang sama juga menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam konferensi pers pada Selasa (10/11/2026), Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa majelis KKEP telah memeriksa perkara Ahrie dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan barang bukti.
Polri menyebut Ahrie menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi institusi untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
Sidang etik tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga sekitar pukul 20.10 WIB.
Putusan PTDH merupakan sanksi administratif yang berdampak pada status keanggotaan Ahrie di lingkungan Polri. Meski demikian, pengajuan banding menjadi bagian dari mekanisme keberatan yang tersedia dalam proses etik kepolisian.
Dengan demikian, perkembangan putusan pada tingkat banding masih perlu ditunggu sebelum menyimpulkan keseluruhan proses etik terhadap yang bersangkutan.
Perhatian publik juga tertuju kepada Listyo Sigit Prabowo yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Bareskrim Polri sebelumnya mengumumkan penetapan tiga tersangka pada 3 November 2026, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Dalam perkembangan berikutnya, Irjen Slamet Uliandi juga disebut sebagai tersangka sehingga jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.
Dengan demikian, penanganan perkara ini tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban satu personel, tetapi juga melibatkan sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Polri.
Menurut keterangan Kadiv Humas Polri, pemeriksaan etik terhadap pihak-pihak lainnya akan dilaksanakan secara bertahap setelah proses pemeriksaan penyidik selesai.
Informasi yang disampaikan Polri pada Rabu (11/11/2026) menyebutkan bahwa jadwal sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya, termasuk Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi, direncanakan diumumkan pada pekan berikutnya.
Johnny menegaskan bahwa seluruh pihak yang diduga melakukan pelanggaran akan diproses melalui mekanisme kode etik.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir kepada wartawan.
Ia juga memastikan bahwa pemeriksaan etik terhadap pihak lainnya akan tetap dilaksanakan sesuai prosedur.
Kasus ini bermula dari dugaan penggunaan perangkat dan sistem teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum yang semestinya.
Dalam pengumuman penetapan tersangka, Bareskrim menyebut dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pihak lain, termasuk tokoh politik, pejabat negara, kalangan media, organisasi masyarakat, dan pengusaha.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.
Perkara ini menjadi perhatian karena penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum harus memiliki dasar kewenangan dan mengikuti ketentuan hukum.
Jika kewenangan tersebut digunakan di luar prosedur, persoalannya bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak privasi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Perkembangan kasus ini menempatkan Polri pada perhatian publik, terutama terkait konsistensi penegakan disiplin dan kode etik terhadap seluruh personel yang diduga terlibat.
Pemberian sanksi PTDH kepada Ahrie Sonta menjadi langkah penegakan etik internal. Namun, masyarakat juga menunggu kepastian proses pemeriksaan terhadap tersangka lainnya, termasuk Listyo Sigit Prabowo.
Penting ditegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak sama dengan putusan bersalah. Setiap pihak tetap memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil dan kesempatan menyampaikan pembelaan.
Polri diharapkan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka, termasuk jadwal sidang etik, hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut atas pengajuan banding.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen reformasi institusi kepolisian, khususnya dalam memastikan bahwa kewenangan aparat tidak digunakan di luar ketentuan hukum.
Publik kini menantikan bagaimana proses etik dan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat akan berjalan, serta sejauh mana Polri mampu mempertanggungjawabkan penanganan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel. (H. Hernawan)
(BMO-Korwil Jabodetabek)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan