Utang Obat Rp12,7 Miliar, Kok Ada Utang Tahun 2061-2062 RSUD Arga Makmur Bayar Obat Dari Masa Depan

Bengkulu Utara, Beritamerdekaonline.com – Utang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebesar Rp12.724.020.875,58 atau Rp12,7 miliar kini dipertanyakan. Bukan hanya soal besarnya, tapi soal isi di dalamnya yang tidak masuk akal.

Utang tersebut tertuang dalam berita acara konfirmasi utang tanggal 07 Mei 2026 yang ditandatangani Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara, Markisman dan Plt. Direktur RSUD Arga Makmur, dr. Muhammad Yusuf. Utang itu juga tercatat dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2025, Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Arga Makmur Per 31 Desember 2025.

Berdasarkan rincian dalam dokumen BPK tersebut, utang Rp12,7 miliar terdiri dari Hutang Obat dan Makanan sebesar Rp7.370.489.291,00, Hutang Jasa Pelayanan sebesar Rp4.963.030.619,58, dan Biaya Yang Harus Dibayar sebesar Rp390.500.965,00.

Lihat Juga:

Puluhan Buku Perpustakaan Bengkulu Utara Raib, Aset Negara Hilang Tanpa Jejak

Di dalam total Rp12,7 miliar tersebut, terdapat utang obat yang tahunnya jauh melampaui tahun laporan.

Lihat Juga:

Desa Sidomukti Kecamatan Padang Jaya Wakili Provinsi Bengkulu Ikuti Lomba Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

Di antaranya Belanja Bahan Obat-obatan/BHP Bulan Juni sampai dengan Desember 2061 kepada PT. Global Pharma Indonesia sebesar Rp3.296.700,00, dan Belanja Bahan Obat-obatan/BHP Bulan Juni sampai dengan Desember 2062 kepada PT. Alfazza Multi Medikalindo sebesar Rp26.345.600,00.

Pola yang sama tercatat berurutan, mulai dari PT. Daya Muda Agung sebesar Rp21.423.000,00 sampai dengan Desember 2031, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia sebesar Rp41.253.150,00 sampai dengan Desember 2032, PT. Merapi Utama Pharma sebesar Rp72.505.438,00 sampai dengan Desember 2033, dan seterusnya masih ada tercatat puluhan data utang kepada perusahaan dengan pola yang sama, terakhir PT. Itama Ranoraya Tbk sebesar Rp28.227.600,00 sampai dengan Desember 2060.

Pertanyaannya sederhana, obatnya mana. Obat untuk tahun 2031 sampai 2062 itu belum diproduksi, belum dikirim, dan belum pernah diterima RSUD. Lalu kenapa sudah masuk daftar utang yang harus dibayar negara.

Lihat Juga:

Meledak, LHP 2025 Bongkar Proyek Setengah Miliar RSUD Arga Makmur Nongol Setelah Hilang 4 Tahun

Tahun 2031 sampai 2062 tersebut merupakan kesalahan penulisan/input tahun di dalam dokumen, atau memang benar adanya. Namun justru di situlah letak kejanggalannya.

Jika dokumen resmi yang sudah ditandatangani Inspektur dan Plt. Direktur RSUD, dan sudah masuk LHP BPK, masih memuat puluhan tahun yang salah, bagaimana publik bisa yakin total Rp12,7 miliarnya sudah benar dan sudah diverifikasi satu per satu.

Sebaliknya juga, jika ternyata tahun-tahun tersebut bukan salah ketik, maka persoalannya lebih serius. Berarti ada pengakuan utang untuk obat tahun 2031 sampai 2062 yang obatnya belum pernah ada. Dua-duanya janggal. Jika salah ketik, janggal karena dokumen resmi kok bisa salah puluhan item. Jika benar, janggal karena membayar barang yang belum ada. Sama saja seperti bayar obat dari masa depan.

Total anggaran RSUD Arga Makmur dalam setahun hanya sekitar Rp46 miliar, dengan Belanja Barang dan Jasa sekitar Rp35 miliar. Artinya, utang Rp12,7 miliar itu setara dengan sekitar 27 persen dari total anggaran setahunnya, atau sekitar 36 persen dari Belanja Barang dan Jasa setahunnya.

Jika utang sebesar itu dibayar, uang untuk obat, jasa pelayanan, dan operasional tahun berjalan akan tersedot hanya untuk membayar utang lama.

Publik berhak bertanya, dari mana sumber dana untuk membayar Rp12,7 miliar tersebut. Kapan dibayar, dan apakah utang obat tahun 2031 sampai 2062 ikut dibayar. Untuk menjawab itu, publik berhak meminta bukti berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bukti transfer ke perusahaan obat, bukti transfer jasa pelayanan, serta tanggal pembayaran masing-masing item utang.

Hingga berita ini tayang, Plt. Direktur RSUD Arga Makmur dr. Muhammad Yusuf belum memberikan klarifikasi, dari mana sumber dana pembayaran utang tersebut, kapan dibayar, dan apakah utang obat tahun 2031 sampai 2062 ikut dibayar atau hanya salah input tahun.

Oleh karena itu, BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara diminta membuka secara transparan bukti pembayaran utang tersebut. Jika tidak ada bukti pembayaran yang sah, maka audit investigatif perlu segera dilakukan. Karena jika utang tahun 2061 sampai 2062 itu benar ada, berarti RSUD bayar obat dari masa depan. Jika utang itu hanya salah ketik, berarti dokumen utang Rp12,7 miliar yang sudah ditandatangani pejabat itu tidak bisa dipercaya begitu saja. (Yapp)