Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Persoalan infrastruktur jalan dan drainase serta pentingnya perlindungan pekerja informal menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, S.Pd.SD, saat menggelar kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Kantor DPW PKS Provinsi Bengkulu, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu I Kota Bengkulu tersebut, Sri Astuti tidak hanya menyerap berbagai keluhan warga, tetapi juga menyosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan mandiri dengan besaran iuran yang terjangkau.
Sri Astuti menjelaskan, program BPJS Ketenagakerjaan mandiri tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya pekerja informal, untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pembayaran iuran yang relatif murah.
Ia menyebutkan, selama masa promosi, masyarakat dapat menikmati iuran perbulan sebesar Rp 16.800 dengan diskon 50 persen jadi Rp8.400 untuk dua program perlindungan yaitu, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Namun, kesempatan tersebut dijadwalkan berakhir pada Desember 2026.
“Hari ini kita menyosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan mandiri, sehingga ada sedikit kebahagiaan bagi masyarakat dengan iuran yang murah. Namun, sayangnya, iuran Rp 8.400 untuk dua program itu terakhir Desember ini,” ujar Sri Astuti.
Menurutnya, program promosi tersebut sangat membantu masyarakat karena memberikan kesempatan memperoleh perlindungan ketenagakerjaan dengan biaya yang relatif ringan.
Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa promosi berakhir dan kembali membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah pulang dari sini, masyarakat bisa mengikuti dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Selain sosialisasi perlindungan ketenagakerjaan, persoalan infrastruktur menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut.
Sri Astuti mengungkapkan, warga masih mengeluhkan kondisi infrastruktur yang belum mendapatkan penanganan secara optimal. Keluhan itu di antaranya disampaikan masyarakat Kelurahan Tengah Padang dan Bumi Ayu.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pembangunan dan perbaikan drainase. Menurutnya, usulan masyarakat mengenai saluran drainase sudah disampaikan berulang kali selama bertahun-tahun, tetapi hingga kini belum terealisasi.
“Selain itu, tentu masyarakat mengeluhkan infrastruktur. Karena memang sulit untuk terpenuhi infrastruktur yang mulus. Tadi warga Tengah Padang mengeluh, begitu juga warga Bumi Ayu. Drainase juga sampai saat ini sudah bertahun-tahun diusulkan, tetapi belum terealisasi,” ungkapnya.
Sri Astuti juga menyoroti kualitas konstruksi pembangunan jalan yang dinilai masih perlu mendapatkan perhatian serius. Ia menilai pekerjaan infrastruktur harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan standar teknis yang benar, bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan.
Menurutnya, keberadaan konsultan dalam proyek pembangunan semestinya dapat memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan. Namun, dalam sejumlah pekerjaan, hasil konstruksi jalan dinilai masih belum simetris dan terkesan dikerjakan tanpa ketelitian yang memadai.
“Kadang-kadang terkesan aneh. Terkadang tidak ada konsultan, padahal konsultan ada biayanya, tetapi konstruksi jalan yang dibuat masih tetap tidak simetris. Seolah-olah kesannya asal-asalan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, setiap pekerjaan harus mengutamakan kualitas, ketepatan perencanaan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Astuti juga menyinggung persoalan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang kerap dihadapkan pada keterbatasan waktu.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran sering kali dikejar target penyelesaian. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan apabila tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengawasan yang baik.
“Ini tahun sudah mau habis. Karena memang ketika APBD Perubahan, pasti selalu mengejar target selesai. Itu salah satu kekurangan APBD Perubahan karena penggunaan anggarannya memiliki waktu yang sangat sedikit dan singkat. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi,” jelasnya.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perhatian dan evaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, persoalan kualitas pembangunan infrastruktur perlu menjadi perhatian bersama agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah benar-benar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.
“Kami di DPRD, ketika rapat paripurna menyinggung tentang infrastruktur, saya akan menyampaikan bahwa konstruksi bangunan harus dikerjakan sebaik-baiknya,” tutup Sri Astuti.
Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat Kota Bengkulu, khususnya terkait perlindungan pekerja informal, pembangunan jalan, dan perbaikan drainase, dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan