F-PPP Desak Menteri Hukum Cabut SK Kepengurusan Mardiono

BERITA MERDEKA ONLINE — Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendesak Menteri Hukum Republik Indonesia mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Mardiono. Organisasi tersebut juga meminta Presiden mengambil langkah untuk mencopot Mardiono dari jabatannya di Unit Kerja Presiden (UKP).

Desakan itu disampaikan Pimpinan Nasional F-PPP, Rismanto Tari, menyusul polemik internal PPP yang menurutnya berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Mahkamah Partai, putusan Mahkamah Agung (MA), serta kesepakatan rekonsiliasi internal partai.

Pernyataan tersebut disampaikan Rismanto pada Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan bahwa seluruh pihak di lingkungan PPP harus menghormati keputusan hukum dan mekanisme organisasi yang berlaku.

Lihat Juga:

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Ahmad Muzani Siapkan Langkah Konstitusional

“Keputusan Mahkamah Partai dan Mahkamah Agung harus dihormati. Tidak boleh ada pihak yang bertindak seolah-olah berada di atas aturan dan konstitusi partai,” tegas Rismanto.

Menurut dia, persoalan internal PPP belum menunjukkan penyelesaian yang diharapkan. Rismanto menyoroti pemberhentian sejumlah kader dan anggota DPRD yang disebutnya dilakukan secara sepihak, termasuk Agus Suparmanto dan Taj Yasin.

Ia menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan semangat rekonsiliasi yang sebelumnya dibangun untuk menyatukan kembali kekuatan politik dan kepengurusan PPP.

Lihat Juga:

Habiburokhman Sebut Gibran Akan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Muzani Mengaku Belum Tahu

“Rekonsiliasi seharusnya menjadi jalan untuk menyatukan kembali PPP, bukan sekadar formalitas. Ketika masih terjadi pemecatan kader dan anggota DPRD secara sepihak, maka kesepakatan rekonsiliasi telah kehilangan maknanya,” ujarnya.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, sejumlah kader PPP dari berbagai daerah menggelar Musyawarah Besar (MUBES) secara daring.

Menurut keterangan Rismanto, kegiatan itu diikuti sekitar 200 fungsionaris PPP yang berasal dari 38 provinsi. Dukungan terhadap gerakan tersebut juga disebut datang melalui petisi yang ditandatangani 500 kader tingkat kabupaten/kota dari Aceh hingga Papua.

Lihat Juga:

Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka

Rismanto menyatakan jumlah peserta dan dukungan tersebut mencerminkan adanya keresahan kader terhadap kondisi internal partai.

“Ini bukan gerakan segelintir orang. Ada 200 fungsionaris dari 38 provinsi yang mengikuti MUBES, ditambah dukungan 500 kader tingkat kabupaten/kota. Ini menunjukkan bahwa keresahan kader terhadap kondisi PPP tersebar secara nasional,” kata Rismanto.

Dalam MUBES tersebut, menurut Rismanto, para peserta menyepakati tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan jajaran internal PPP.

Pertama, mendesak Menteri Hukum mencabut SK kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Mardiono.

Kedua, meminta Presiden mencopot Mardiono dari jabatannya di Unit Kerja Presiden (UKP).

Ketiga, melakukan penyegelan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sampai seluruh tuntutan kader dipenuhi.

Rismanto menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi kader yang menginginkan penyelesaian polemik internal partai secara tegas dan sesuai ketentuan hukum.

“Kami mendesak Menteri Hukum untuk mencabut SK Mardiono. Kami juga meminta Presiden mengambil sikap tegas dengan mencopot Mardiono dari UKP. Jangan sampai persoalan internal partai terus menimbulkan kegaduhan dan mengorbankan soliditas kader,” tegasnya.

Selain mendesak pemerintah mengambil tindakan, F-PPP juga menyebut rencana penyegelan kantor DPP PPP sebagai salah satu bentuk tekanan politik agar aspirasi yang disampaikan melalui MUBES memperoleh perhatian.

Rismanto menyatakan bahwa PPP merupakan organisasi politik yang harus dikelola berdasarkan aturan organisasi, keputusan hukum, dan kepentingan bersama seluruh kader.

“PPP bukan milik perorangan. PPP adalah rumah besar kader dan umat. Kami ingin partai ini dikelola dengan menghormati aturan, keputusan hukum, dan mengutamakan persatuan. Kami akan terus memperjuangkan tuntutan ini sampai seluruhnya dipenuhi,” pungkas Rismanto.

Hingga berita ini disusun, artikel ini belum memuat tanggapan dari Mardiono maupun pihak Kementerian Hukum dan UKP terkait tuntutan yang disampaikan F-PPP tersebut.

Redaksi Berita Merdeka Online membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Penulis: Hasnul Effendi