TAMPERAK DPW SUMATERA BARAT: SOLID DALAM ORGANISASI, TEGAS DALAM PENGAWASAN, DAN KONSISTEN DALAM PERJUANGAN ANTI KORUPSI.

Agam, Berita Merdeka Online.Com —
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (TAMPERAK) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Barat hingga saat ini masih tetap eksis dan terus menjalankan aktivitas organisasi.

Di bawah kepemimpinan Kardinur. KN, SH, selaku Ketua LSM TAMPERAK DPW Sumatera Barat, organisasi ini berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta turut mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Saat ini, Sekretariat LSM TAMPERAK DPW Sumatera Barat berkantor di Pondok Tiara, Belakang Kantor BPD Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

LEGALITAS DAN DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI JELAS

Kardinur menjelaskan bahwa keberadaan LSM TAMPERAK DPW Sumatera Barat memiliki dasar administrasi dan keputusan organisasi.

Adapun dokumen yang menjadi dasar organisasi tersebut adalah:

1. SK Menkumham Nomor AHU-003925-AH.01.07 Tahun 2018.

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM TAMPERAK Nomor 022/Pembentukan SPW/Int/DPP-TPR/VIII/2024, tentang Pengangkatan, Pengesahan, dan Pengukuhan Pengurus LSM TAMPERAK DPW Sumatera Barat.

3. Surat Keterangan Organisasi Kemasyarakatan LSM TAMPERAK dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor 220/446/BKBP, tanggal 8 Juli 2024.

Dengan adanya dokumen tersebut, DPW Sumatera Barat menjalankan kegiatan organisasi berdasarkan keputusan dan ketentuan kelembagaan yang berlaku.

BUKAN SEKADAR MEMAKAI ATRIBUT, TAMPERAK HARUS BERBUAT UNTUK MASYARAKAT

Selama menjalankan aktivitasnya, LSM TAMPERAK DPW Sumatera Barat telah melakukan berbagai kegiatan, di antaranya silaturahmi dan komunikasi kelembagaan dengan OPD, Kejaksaan, DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Polres dan Polresta se-Sumatera Barat, Lapas Kelas IIB Lubuk Basung, Rutan Maninjau, serta sejumlah instansi lainnya.

Selain membangun hubungan kelembagaan, TAMPERAK juga menjalankan tugas kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa bencana juga menjadi bagian dari perhatian organisasi.

Bagi TAMPERAK, sebuah lembaga tidak cukup hanya memiliki nama, kantor, seragam, dan atribut. Keberadaan organisasi harus dibuktikan melalui kegiatan, kepedulian, keberanian menyampaikan aspirasi, serta tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

KETUA TEGAS: TIDAK ADA TEMPAT BAGI PENGURUS YANG BERMAIN DUA KAKI

Salah satu hal yang menjadi perhatian serius Ketua LSM TAMPERAK DPW Sumatera Barat, Kardinur. KN, SH, adalah persoalan loyalitas dan rangkap kepengurusan.

Ia menegaskan, pihaknya tidak menginginkan adanya pengurus yang masih tercatat sebagai bagian dari kepengurusan LSM TAMPERAK, tetapi pada saat bersamaan telah bergabung atau menjadi pengurus di LSM lain.

Menurut Kardinur, kondisi seperti itu harus disikapi secara serius karena setiap pengurus wajib memiliki kejelasan status, komitmen, dan tanggung jawab terhadap organisasi yang diembannya.

“Saya tegaskan, LSM TAMPERAK DPW Sumatera Barat bukan organisasi untuk dijadikan tempat singgah atau sekadar memakai nama dan atribut. Kalau seseorang sudah menjadi pengurus di LSM lain, sementara masih tercatat sebagai pengurus TAMPERAK, maka harus menentukan sikap. Jangan bermain dua kaki!” tegas Kardinur.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan penertiban dan evaluasi terhadap kepengurusan yang dinilai tidak lagi sejalan dengan komitmen organisasi.

Pengurus yang memiliki rangkap kepengurusan di LSM lain diminta menyelesaikan status organisasinya secara jelas. Penanganannya akan mengacu pada AD/ART, keputusan DPP, dan mekanisme internal organisasi.

“Kami membutuhkan pengurus yang benar-benar serius, loyal, dan bertanggung jawab. Jangan sampai nama TAMPERAK hanya dipakai ketika ada kepentingan tertentu, tetapi tanggung jawab terhadap organisasi diabaikan,” tambahnya.

KONSOLIDASI INTERNAL AKAN DIPERKUAT

Kardinur menegaskan bahwa konsolidasi internal merupakan hal penting untuk menjaga keberlangsungan organisasi.

Penataan kepengurusan, kedisiplinan anggota, dan kepatuhan terhadap aturan organisasi harus menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, organisasi yang sehat harus memiliki kepengurusan yang jelas, pembagian tugas yang terarah, serta anggota yang memahami tanggung jawab masing-masing.

Tidak boleh ada pengurus yang mengabaikan kewajiban organisasi, sementara tetap mengatasnamakan LSM TAMPERAK dalam berbagai kegiatan.

TETAP BERDIRI, TETAP BERJUANG, DAN TETAP MENJALANKAN KONTROL SOSIAL

LSM TAMPERAK DPW Sumatera Barat menyatakan akan terus mempertahankan eksistensinya dan melanjutkan kegiatan kelembagaan di wilayah Sumatera Barat.

Fungsi kontrol sosial, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kepedulian terhadap masyarakat, serta upaya mendorong pemberantasan korupsi akan terus menjadi bagian dari perjuangan organisasi.

Kardinur berharap seluruh pengurus dan anggota dapat menjaga nama baik lembaga serta tidak mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi.

“Lebih baik pengurus tidak banyak, tetapi memiliki komitmen dan tanggung jawab, daripada banyak nama dalam struktur kepengurusan tetapi tidak jelas loyalitas dan kontribusinya. TAMPERAK harus tetap solid dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tutup Kardinur. (KN)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.