SEMARANG, Berita Merdeka Online – Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman yang akrab disapa Pilus meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang konsisten menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sesuai kesepakatan dan rekomendasi hasil pembahasan bersama DPRD.
Hal itu disampaikan Kadar Lusman setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 di Gedung DPRD Kota Semarang, Kamis (19/11).
“Pembahasan kita sudah selesai. Karena itu, kita tanda tangani bersama. Rekomendasi kami, pemerintah harus konsisten melaksanakan dan menjalankan anggaran yang sudah disepakati,” ujarnya.
Politikus PDI-P tersebut juga mengingatkan Pemkot Semarang agar mengantisipasi potensi banjir pada musim penghujan. Menurutnya, kesiapan pompa dan penanganan titik rawan genangan harus dipastikan sejak dini.
“Kami mendorong agar pompa-pompa atau titik-titik yang dianggap rawan harus diantisipasi dan dipersiapkan. Sehingga mitigasinya bisa dilakukan dan penanganannya cepat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengatakan, APBD sementara 2027 yang diproyeksikan sebesar Rp5,7 triliun akan difokuskan pada sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal. Meski demikian, pembangunan infrastruktur, termasuk penanganan banjir, tetap menjadi prioritas.
“Artinya, apa yang sudah ada di lapangan dan masyarakat, kita coba ditempatkan prioritas utama tahun 2027 mendatang, tapi tidak melupakan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, penanganan banjir,” katanya.
Iswar menjelaskan, pengembangan pariwisata membutuhkan dukungan sektor lain, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto menerangkan, penyusunan anggaran sementara tetap memperhatikan ketentuan mandatory spending.
Anggaran pendidikan dialokasikan sekitar 20 persen, kesehatan sekitar 10 persen, sedangkan belanja pegawai sebesar 29,42 persen atau masih di bawah batas 30 persen.
“Intinya adalah sapras masih yang terbesar anggarannya, lalu di pos lain kita sesuaikan dengan mandatory spending,” ujarnya.(day) 
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan