Kinerja Buruk, Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran Diminta Segera Evaluasi Sejumlah Kepala SKPK

ACEH SELATAN, Beritamerdekaonline.com – Menurunnya kinerja sejumlah Kepala SKPK dan anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berimbas pada kepemimpinan Bupati Tgk. Amran.

Hal itu, disampaikan Ryan, kepada Beritamerdekaonline.com, Kamis (23/07/2020), di Tapaktuan, dia berharap Bupati Tgk. Amran, dapat segera melakukan mutasi pasalnya jika dibiarkan begitu saja akan semakin menurunnya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas terkait.

Untuk itu, ujar Ryan Bupati Aceh Selatan tersebut harus jeli dan melihat dengan jelas siapa Kadis yang tidak bisa memenuhi janji sesuai dengan visi dan misi pogram Bupati Azam, ungkapnya.

Lihat Juga:

Tiga Kali Diperingatkan, Dbox Arena Padang Panjang Masih Beroperasi

Ada sejumlah Kepala Dinas yang dinilai kurang mampu meningkatkan sumber PAD dan kurang harmonisnya pimpinan dengan anak buah dikarenakan adanya miskomunikasi atau kurangnya kepercayaan antara bawahan dan pimpinan.

Ryan alias Tomingse juga menyampaikan ada dua Kepala Dinas yang masih menjabat sebagai Plt Kepala Dinas, seharusnya tidak ada lagi jabatan sebagai Plt karena sudah ada calon Kepala Dinas yang sudah ikut calon Pimpinan Pratama di dua dinas tersebut tahun lalu, dan bukan hanya Kepala Dinas yang perlu dievaluasi juga Badan, Kantor termasuk di BLUD Yuliddin Away, tutupnya.

Hal itu dipekuat dengan undang-undang Penempatan Kerja (Mutasi) PNS Mengenai mutasi PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Lihat Juga:

UINFAS Bengkulu Jadi Lokasi Uji Publik RUU HAM, Akademisi Beri Masukan untuk Penyempurnaan Regulasi

“Peralihan kewenangan pemberi izin dari Menteri Dalam Negeri ke Komisi Aparatur Sipil dan Negara (KASN). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara pasal 25 dimana KASN diberikan mandat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN juga menghindari adanyaconflict of interest apabila figur menteri berasal dari parpol yang sama dengan kepala daerah yang mengajukan usulan.

Hal ini penting untuk menguji apakah permohonan mutasi itu karena “kebutuhan politik” atau kebutuhan pelayanan publik karena taruhannya adalah kepentingan masyarakat. Jangan sampai karena kepentingan politik,  birokrasi dan pelayanan publik dikorbankan,” Pungkasnya. (Kausar).

Penulis : Kausar

Lihat Juga:

‎Pemprov Bengkulu Matangkan Persiapan Latihan Perdana Batalyon 13 Kopassus, Masyarakat Diajak Saksikan Aksi Prajurit Elit