SEMARANG, Berita Merdeka Online — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan krusial, terutama pada aspek keamanan dan integritas pangan. Hal itu mencuat menjelang pelaksanaan Dialog Nasional Praktik Baik MBG yang digelar pada 28–30 April 2026 di Hotel Gumaya, Semarang.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mendorong forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kualitas program melalui masukan akademisi dan praktisi.
Pengamat pangan dari Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata, Inneke Hantoro, menilai konsep MBG sudah tepat, namun implementasinya masih lemah di berbagai aspek.
“Program ini baik secara konsep, tetapi implementasinya belum kuat. Jaminan keamanan pangan, kualitas makanan, kompetensi sumber daya manusia, hingga sistem pengelolaan penyediaan pangan masih perlu dibenahi serius,” ujarnya.
Ia menegaskan, lemahnya standar keamanan pangan berpotensi memicu kasus makanan tidak layak konsumsi hingga keracunan, yang dapat berdampak langsung pada turunnya kepercayaan publik.
“Kalau masih terjadi keracunan atau makanan tidak layak, program ini akan terus ditolak. Orang tua tidak akan mengambil risiko terhadap kesehatan anaknya,” tegasnya.
Selain itu, transparansi dinilai menjadi persoalan mendasar. Tanpa sistem yang terbuka dan akuntabel, program MBG dinilai sulit memperoleh legitimasi dari masyarakat.
Inneke juga mengkritisi pendekatan yang terlalu sentralistik dalam pelaksanaan program. Menurutnya, kondisi di lapangan sangat beragam sehingga membutuhkan fleksibilitas dan pelibatan aktif pemerintah daerah serta sekolah.
“Kuncinya ada pada kemauan pemerintah pusat untuk mendengar. Perlu dievaluasi apakah sistem yang terlalu terpusat ini sudah tepat, atau perlu memberi ruang lebih besar bagi daerah,” jelasnya.
Ia berharap Dialog Nasional MBG tidak berhenti pada diskusi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret, terutama dalam penguatan standar keamanan pangan, sistem pengawasan yang transparan, serta peningkatan peran daerah.
“Dialog seperti ini harus menghasilkan keputusan, bukan sekadar kesimpulan. Perbaikan tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Pemerintah Kota Semarang memandang masukan tersebut sebagai bagian penting dalam upaya perbaikan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan sekolah dinilai menjadi kunci agar program MBG benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan risiko.(day)
Tinggalkan Balasan