Subulussalam, Berita Merdeka Online – Permasalahan pencemaran sungai oleh limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT MSB II di Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, terus memicu kemarahan warga. Hingga dua pekan lebih, belum ada penyelesaian memuaskan dari pihak terkait. Ikan yang mati mendadak di Sungai Lae Batu-Batu memicu kecurigaan masyarakat bahwa pabrik sawit tersebut membuang limbah ke aliran sungai yang menjadi sumber penghidupan para nelayan.
Setelah sebelumnya digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK dan rapat darurat yang dipimpin Wakil Wali Kota Subulussalam, Nasir, bersama Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya, persoalan ini tetap belum menemukan titik terang. Masyarakat merasa tidak didengar. Sebagai bentuk protes, Senin (19/05), puluhan warga dan nelayan dari Aliansi Nelayan Muara Batu-Batu menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Wali Kota Subulussalam.
Demonstrasi ini menyoroti pencemaran bantaran Sungai Lae Batu-Batu yang diduga kuat berasal dari limbah cair PMKS PT MSB II Namo Buaya. Akibat pencemaran tersebut, ikan di sungai mati dalam jumlah banyak. Para nelayan mengaku kehilangan mata pencaharian mereka.
“Kami mendesak Pemerintah Kota Subulussalam agar memaksa pihak perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat, terutama nelayan,” ujar Hasbi Bancin, koordinator aksi, dalam orasinya di depan Kantor Wali Kota.
Selain kompensasi, massa juga menuntut agar operasional pabrik dihentikan sementara sampai perusahaan bertanggung jawab atas dugaan pencemaran tersebut.
Namun dalam pernyataan resmi saat RDP di DPRK Subulussalam, pihak manajemen PT MSB II membantah tudingan bahwa limbah mereka mencemari sungai. Mereka menyatakan bahwa operasional pabrik telah sesuai dengan standar lingkungan.
Menanggapi aksi ini, seorang pemerhati kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, “Kita apresiasi langkah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun seyogianya aksi dilakukan langsung di depan pabrik. Itu akan lebih efektif ketimbang hanya di kantor pemerintah.”
Aksi demonstrasi ini masih berlangsung hingga laporan ini diterbitkan. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah lingkungan ini dan memulihkan hak para nelayan yang terdampak. (TIM)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan