YOGYAKARTA, BERITAMERDEKAONLINE.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Yogyakarta menggelar giat Fasilitasi Dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu di KJ Hotel, Yogyakarta, Selasa (12/12/2023) sekira pukul 09.00 WIB. Thema yang dibawa pada giat itu adalah, ‘Meningkatkan Kapasitas Pengawas Pemilu Dalam Menangani Dan Merespons Konflik Pada Masa Pemilu.’ Bawaslu menghadirkan pemateri dari Wakil Kepala Badan Intelijen Daerah (BINDA) DIY, Wahyu M. Waly Putra S.H.
Wahyu M. Waly Putra memaparkan materinya, beberapa dinamika yang terjadi pada masa kampanye di DIY. Yakni, temuan pengerusakan alat peraga kampanye (APK), pemasangan APK tidak sesuai ketentuan, APK yang berisi provokatif, dan pelaksanaan kampanye tidak sesuai ketentuan.
BINDA juga menemukan adanya isu politik dinasti yang masih menimbulkan resistensi dari berbagai kalangan, kontroversi putusan MK terkait batasan usia Capres-Cawapres, dan isu pemakzulan Presiden Jokowi. Dan yang terupdate saat ini yakni pernyataan kontroversial Ade Armando terkait keistimewaan DIY, yang menimbulkan reaksi diantaranya perusakan APK, pemasangan APK Provokatif dan aksi-aksi organisasi kemasyarakatan yang keberatan dengan pernyataan Ade Armando.
Penelitian BINDA terkait dinamika yang dimunculkan saat tahapan kampanye yakni, intimidasi pendukung paslon, permasalahan dana kampanye, black campaign, politik uang, ketidaknetralan ASN, TNI dan Polri, Aparatur Pemerintah, Show Of Force atau Pengerahan Massa Konvoi, dan bentrok massa pendukung.
Wahyu M. Waly Putra juga mempaparkan terkait potensi politisasi isu-isu aktual lainnya seperti, isu Palestina, penolakan pengungsi Rohingya, penolakan UU Cipta Kerja dan UMP 2024, penolakan proyek strategis nasional, kenaikan harga sandang pangan terutama jelang Natal dan Tahun Baru, dan isu intoleransi di beberapa daerah.
“Untuk potensi konflik pada Pemilu 2024 di DIY menurut BINDA, bisa terjadi adanya konflik politik yakni PDIP dengan PPP, berkembangnya polarisasi politik dan potensi konflik Sara, perang media tentang Hoaks, Hate Speech, Fake News, dan konflik antar caleg dan pendukungnya terkait perolehan suara,” ujar Waka BINDA DIY.
Untuk itu, diperlukan kemampuan mengelola ketegangan dan beda pendapat seperti ; kemampuan komunikasi efektif, negosiasi, analisis konflik untuk cari solusi konflik, kemampuan melibatkan masyarakat, keterampilan pihak ketiga yang netral, manajemen ketegangan, empati atau mampu memahami perspektif dan kepentingan semua pihak, pemahaman hukum, pendidikan masyarakat, rencana pemulihan pasca konflik untuk membangun kembali hubungan dan mendukung rekonsiliasi.
“BINDA hadir sebagai koordinator intel di daerah. Agar mampu melakukan pemetaan potensi konflik, operasi intelijen dan optimalisasi forum Kominda,” urai Waka BINDA.
“BIN hadir sebagai koordinator intelijen di daerah bersama seluruh stakeholder, berkomitmen menjaga netralitas dan mencegah konflik, untuk mewujudkan Pemilu 2024 di DIY yang berintegritas,” ungkapnya.
BINDA merekomendasikan yakni dinamika politik Pemilu 2024 diprediksi akan lebih tinggi, dibandingkan Pemilu 2019 lalu. Banyak potensi konflik yang perlu upaya pencegahan dari seluruh pihak, agar tercipta Pemilu yang demokratis, damai dan kondusif.
“Memperkuat sinergtas seluruh staleholder dalam mendeteksi, mencegah serta memberikan peringatan dini, terhadap berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan pada tahapan Pemilu 2024,” pungkasnya.
Hadir pada giat tersebut, Panwascam Kota Yogyakarta, Kesbangpol Yogyakarta dan unsur lainnya. (TIM)
Tinggalkan Balasan