Pangkalpinang, BeritaMerdekaOnline.com — Kericuhan antar organisasi kemasyarakatan (ormas) pecah di area konser grup band Slank yang digelar di GOR Sahabudin, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Sabtu (24/1/2026). Dalam insiden tersebut, sejumlah anggota Pemuda Pancasila (PP) dilaporkan menjadi korban penganiayaan oleh anggota ormas lokal bernama Baretta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, bentrokan dipicu oleh sengketa pengelolaan lahan parkir di sekitar lokasi konser. Ormas Baretta disebut enggan berbagi area parkir dengan Pemuda Pancasila, sehingga memicu ketegangan yang berujung kekerasan.
Sejumlah saksi mata menyebut, aksi kekerasan tersebut terjadi secara tiba-tiba. Anggota Baretta diduga melakukan penyerangan terhadap anggota Pemuda Pancasila yang tengah berjaga di lokasi parkir.
“Mereka langsung menyerang, tidak ada mediasi. Anggota PP dipukul dan dikeroyok,” ujar salah satu saksi di lokasi yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan. Insiden tersebut kemudian memicu aksi balasan dari sejumlah anggota PP ke area parkir yang sebelumnya dikuasai oleh ormas Baretta.
Situasi sempat memanas dan membuat pengunjung konser serta pedagang di sekitar lokasi panik. Sejumlah anggota Baretta terlihat berhamburan menyelamatkan diri saat dikejar massa Pemuda Pancasila.
Tak hanya soal bentrokan, ormas Baretta juga diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap para pedagang di sekitar arena konser.
“Selama ini tidak pernah ada pungutan. Tapi sejak Baretta menguasai parkiran, pedagang dipungut uang. Kami resah,” ungkap salah satu pedagang lokal.
Yang lebih serius, muncul dugaan bahwa aksi premanisme ini tidak berdiri sendiri. Sejumlah sumber menyebut adanya peran oknum aparat yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan salah satu organisasi masyarakat, namun tudingan tersebut masih bersifat sepihak dan belum terkonfirmasi.
Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum perwira tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak Polresta Pangkalpinang untuk memperoleh klarifikasi.
Kasus ini menambah daftar panjang konflik antar ormas dalam pengelolaan ruang publik, khususnya di event besar yang melibatkan potensi ekonomi seperti parkir dan lapak pedagang. Publik kini mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas, transparan, dan profesional agar hukum tidak kalah oleh praktik premanisme. (S4F)
Tinggalkan Balasan