Buka Musrenbang di Kecamatan Candisari, Ita Beberkan Empat Prioritas Pembangunan

SEMARANG, Beritamerdekaonline.com – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menekankan empat program prioritas pembangunan Kota Semarang pada 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat membuka musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) bertempat di aula kantor Kecamatan Candisari Semarang, Rabu (15/2/2023).

Menurutnya, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo terdapat Empat program prioritas pembangunan yang harus dijalankan diantaranya pengendalian inflasi, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, serta stunting.

“Yang pertama adalah pengendalian inflasi. Kalau inflasi tinggi pasti mata uang kita akan turun. Kemudian kemampuan daya beli dan sebagainya akan berkurang. Semarang inflasi bagus, di bawah target rata-rata inflasi nasional. Kita 4,98 kemarin, padahal rata-rata kan 5 persen,” papar Ita, sapaan akrabnya.

Lihat Juga:

‎BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Pengantungan melalui BAZNAS

Selain empat program prioritas di atas, Wali Kota juga menekankan perawatan infrastruktur yang sudah ada. Menurutnya, untuk infrastruktur di kota Semarang saat ini sudah diberikan anggaran perawatan.

“Selama ini kan kecamatan kelurahan gak ada anggaran perawatan, la terus piye iso mbangun raiso ngrumati (la terus gimana bisa membangun tidak bisa merawat),” bebernya.

Sementara itu, Camat Candisari, Agus Priharwanto mengatakan, masih adanya beberapa titik longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Candisari salah satunya adalah di kelurahan Jomblang, maka pihaknya akan memprioritaskan anggaran yang tersedia nantinya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana khususnya pembangunan saluran dan irigasi.

Lihat Juga:

HUT ke-81 RI di Afrika Tengah, Satgas TNI-Polri Rayakan Kemerdekaan dengan Upacara dan Lomba 17 Agustus

“Di Candisari ini ada 36 titik longsor maka saya sarankan pada semua Lurah agar memprioritaskan untuk talud dan saluran,” ucapnya.

Agus menyampaikan , alokasi anggaran dana perawatan sarana dan prasarana (Sarpras) lingkungan di tingkat kelurahan, dianggarkan minimal sebesar Rp 200 juta dan Rp 50 juta untuk pemberdayaan perempuan dan anak.

“Anggaran di kelurahan sebesar Rp 1 miliar, Rp 50 juta untuk pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian minimal Rp 200 juta digunakan untuk kegiatan perawatan (pemeliharaan) sarpras lingkungan dan anggaran lainnya,” ujarnya. (lim)

Lihat Juga:

‎HIPMI Bengkulu Siap Perkuat Kolaborasi dengan Serikat Pekerja dan Buruh ‎