Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Penghujung tahun 2024 menjadi momen penting bagi Provinsi Bengkulu dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis Citra Satelit Sentinel-2 yang dipadukan dengan pengamatan dari Google Earth, Citra Spot 6, dan SAS Planet oleh Tim Geographic Information System (GIS) KKI Warsi, terlihat bahwa provinsi ini berhasil menunjukkan penurunan signifikan dalam laju deforestasi.
Pada tahun 2024, tutupan hutan Bengkulu tercatat sebesar 643.961 hektare. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencatat tutupan hutan seluas 645.116 hektare, dan tahun 2022 sebesar 653.422 hektare. Meski kehilangan tutupan hutan sebanyak 1.155 hektare, angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan penurunan antara tahun 2022 dan 2023 yang mencapai 8.306 hektare. “Ini memperlihatkan kinerja Bengkulu dalam menahan laju kehilangan hutan cukup baik. Bengkulu mampu menahan laju kehilangan hutan hingga 86 persen,” ujar Rudi Syaf, Manajer Komunikasi KKI Warsi, di aula Hotel Nala Sea Side, Senin (23/12/2024).
Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat kawasan hutan yang bertambah tutupannya. Sebanyak 1.330 hektare hutan baru terlihat di kawasan masyarakat, hutan lindung, taman nasional, cagar alam, dan hutan buru. Namun, kehilangan tutupan hutan tetap terjadi di kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi, serta taman wisata alam.
Perubahan Hutan dan Tantangan Bengkulu
Perubahan tutupan hutan masih menjadi pekerjaan rumah bersama untuk terus memperbaiki tata kelola hutan serta mengatasi tekanan terhadap kawasan hutan. Tantangan ini semakin relevan di tengah ancaman global perubahan iklim yang berdampak signifikan pada kehidupan di bumi. “Kita harus terus berupaya mengendalikan emisi karbon yang dilepaskan ke udara,” lanjut Rudi.
Dengan perubahan tutupan hutan, Bengkulu dapat menghitung kandungan karbon dan emisi yang dilepaskan akibat deforestasi. Dari perhitungan yang dilakukan, emisi karbon dioksida menurun drastis dari 7 juta ton CO2 eq pada tahun 2023 menjadi hanya 1 juta ton CO2 eq pada tahun 2024. Namun, pelepasan emisi tetap menjadi tantangan besar.
Pelepasan emisi terbesar berasal dari Pengelolaan Hutan Produksi Berkelanjutan (PBPH) yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan. Aktivitas ini menyumbang kehilangan hutan sebesar 1.705 hektare pada tahun 2023–2024. Selain itu, izin usaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi terhadap pelepasan emisi.
Meski demikian, Bengkulu masih menunjukkan kemampuan menumbuhkan hutan, yang membantu meningkatkan kapasitas hutan dalam menyerap karbon dioksida.
Kolaborasi Menurunkan Emisi
Perbaikan tata kelola kehutanan menjadi langkah utama dalam mengendalikan perubahan iklim, khususnya di sektor tata guna lahan dan kehutanan. Tata kelola yang mengedepankan prinsip keberlanjutan perlu segera diterapkan. “Langkah-langkah perbaikan meliputi penyusunan rencana tata kelola hutan yang lebih baik serta mendorong pemegang izin pengelolaan hutan untuk mempertahankan tutupan hutan yang tersisa,” jelas Adi Junedi, Direktur KKI Warsi.
Adi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap izin pengelolaan hutan, pengendalian deforestasi, dan rehabilitasi lahan kritis. Upaya ini memerlukan dukungan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan alih fungsi lahan ilegal juga diperlukan untuk memastikan kelestarian hutan sebagai penyerap karbon utama.
Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan
Pelibatan masyarakat lokal menjadi faktor kunci dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Masyarakat Bengkulu yang memiliki budaya agraris sering membuka lahan baru untuk pertanian dan perkebunan. Hal ini meningkatkan tekanan terhadap kawasan hutan. Untuk itu, diperlukan upaya membangun kesadaran bersama dan mendorong pengelolaan hutan yang ramah lingkungan.
Salah satu cara untuk meminimalkan tekanan terhadap hutan adalah melalui pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Skema perhutanan sosial, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa, menjadi solusi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan tanpa merusak ekosistem. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan secara bijak dapat menjadi kunci keberhasilan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
Hasil pendampingan KKI Warsi bersama masyarakat menunjukkan hasil positif. Di Desa Baru Raja R, Bengkulu Utara, masyarakat yang telah mendapatkan izin pengelolaan Hutan Desa berhasil memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi dengan menanam kopi. “Sejak mendapatkan izin, masyarakat rutin melakukan patroli dan memulihkan hutan mereka dengan tanaman kehutanan,” kata Adi.
Pengembangan Ekonomi Alternatif
Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan, pengembangan ekonomi alternatif berbasis potensi lokal menjadi langkah penting. Contohnya adalah pengembangan produk kopi premium, kerajinan hasil hutan bukan kayu, dan ekowisata berbasis minat khusus. “Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi tekanan terhadap hutan sehingga membantu mengendalikan perubahan iklim,” tambah Adi.
Dengan langkah-langkah ini, Bengkulu tidak hanya berhasil menahan laju deforestasi tetapi juga menciptakan peluang baru bagi masyarakat lokal untuk hidup berdampingan dengan hutan secara harmonis. Tahun 2024 menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan dampak nyata dalam menjaga kelestarian hutan dan mengatasi perubahan iklim global.
Tinggalkan Balasan