Muara Teweh, Berita Merdeka Online — Kondisi Jembatan Patake Tumpung Laung II di Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, kian memprihatinkan. Jembatan yang menjadi akses vital warga untuk kegiatan ekonomi dan sosial itu kini dalam kondisi rusak parah dan terancam ambruk jika tidak segera ditangani pemerintah daerah.

Keluhan masyarakat pun tak lagi bisa dibendung. Menyikapi situasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H. Tajeri dari Partai Gerindra, turun tangan memberikan tanggapan serius.

Menurut Tajeri, Selasa 11/Nop/2025, keluhan warga tentang kerusakan jembatan ini bukanlah hal baru. Ia menyebut bahwa persoalan tersebut sudah berulang kali diusulkan dan bahkan sudah ditinjau oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

H. Tajeri, Ketua Komisi III DPRD Barito Utara “Jembatan ini sudah beberapa kali diusulkan dan juga pernah dikunjungi langsung pihak dinas PUPR saat kami ke lapangan,” ujar H. Tajeri kepada media.

Sebagai wakil rakyat, Tajeri menegaskan pihaknya selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menilai jembatan tersebut seharusnya sudah diganti dengan konstruksi baja yang kokoh agar aman digunakan untuk jangka panjang.

“Apa alasan dinas PUPR belum menindaklanjuti keluhan masyarakat ini, saya tidak paham. Padahal setahu saya anggaran APBD kita tersedia,” tegasnya. “Kami akan segera menelusuri alasan belum dianggarkannya pembangunan jembatan ini.”

Lebih lanjut, Tajeri menegaskan bahwa komitmennya sebagai wakil rakyat tidak terbatas pada daerah pemilihannya saja. Ia tetap merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di seluruh Barito Utara.

“Walaupun jembatan ini bukan di daerah pemilihan saya, tapi saya adalah wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat luas. Apalagi ini menyangkut akses ekonomi dan keselamatan warga,” katanya.

Tajeri berharap Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas PUPR segera melakukan verifikasi kondisi jembatan dan memasukkan anggaran perbaikannya dalam APBD tahun 2026.

“Harapan saya, Dinas PUPR segera turun ke lapangan dan memastikan jembatan ini dianggarkan dalam APBD 2026. Jangan sampai menunggu korban atau terputusnya akses warga baru bertindak,” ujarnya.

  • Temukan lebih banyak
  • Iklan Berita Regional
  • Konten Berita Editorial
  • Pelatihan Jurnalisme
  • Buku Sejarah Indonesia
  • Pelatihan Public Speaking
  • Peralatan Fotografi Jurnalistik
  • Berita Hukum
  • Analisis Berita Politik
  • Peralatan Rekaman Audio
  • Jasa Publikasi Berita

Ia juga menyampaikan keyakinannya kepada Bupati Barito Utara, yang memiliki latar belakang sebagai sarjana teknik dan mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, pengalaman teknis sang bupati menjadi modal penting untuk menuntaskan masalah infrastruktur seperti ini.

“Saya yakin Bupati mampu menyelesaikan persoalan ini, karena beliau paham betul kondisi teknis lapangan dan tahu betapa pentingnya infrastruktur bagi masyarakat,” tutupnya. (Carli)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.