Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran dengan membangun sinergi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI Angkatan Laut, instansi teknis, serta pelaku usaha sektor maritim.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik bertema Peningkatan Kepatuhan Keselamatan Pelayaran dan Pencegahan Pelanggaran Kapal dalam Mendukung Program Zero Tolerance for Safety di Wilayah Kerja Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu, yang diselenggarakan di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (9/11/2026).
Forum ini menjadi bagian dari upaya KSOP Kelas III Pulau Baai meningkatkan kepatuhan seluruh pengguna jasa pelabuhan terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan aktivitas transportasi laut.
Kepala KSOP Kelas III Pulau Baai, Petrus Christanto Maturbongs, S.SiT., M.M., dalam sambutannya menegaskan bahwa keselamatan pelayaran merupakan aspek utama yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan transportasi laut.
Menurutnya, keselamatan menjadi fondasi penting untuk menjamin kelancaran konektivitas antardaerah, mendukung distribusi logistik, serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi melalui jalur laut.
“Pelabuhan Pulau Baai memiliki peran strategis sebagai gerbang logistik dan transportasi laut di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pelayaran dan kepelabuhanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar keselamatan pelayaran, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim,” tegas Petrus.
Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap regulasi keselamatan harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayaran dan kepelabuhanan.
Sebab, pelanggaran terhadap ketentuan kelaiklautan kapal, kelengkapan dokumen, persyaratan awak kapal, hingga prosedur operasional pelayaran dapat menimbulkan risiko serius.
Dampaknya tidak hanya berpotensi menyebabkan kecelakaan kapal, tetapi juga dapat mengganggu operasional pelabuhan, menimbulkan kerugian ekonomi, bahkan berujung pada konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab.
Untuk memperkuat pemahaman mengenai aspek keselamatan dan penegakan hukum, KSOP Pulau Baai turut menghadirkan dua narasumber dari unsur aparat penegak hukum.
Narasumber pertama berasal dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang menyampaikan materi mengenai penegakan hukum di bidang pelayaran. Sementara itu, narasumber dari Polda Bengkulu memaparkan materi tentang pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pelayaran.
Kehadiran kedua narasumber tersebut memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta konsekuensi yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan transportasi laut.
Melalui forum tersebut, regulator, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan pengguna jasa pelabuhan juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kegiatan operasional di lapangan.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kendala sekaligus menghasilkan rekomendasi yang tepat, terukur, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
KSOP Kelas III Pulau Baai menilai, peningkatan keselamatan pelayaran tidak dapat dilakukan hanya melalui pengawasan administratif. Diperlukan koordinasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sendiri terus mendorong penguatan budaya keselamatan melalui program Zero Tolerance for Safety.
Program tersebut menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa manusia, kapal, muatan, maupun lingkungan maritim.
Dengan demikian, setiap penyelenggara kegiatan pelayaran dituntut untuk memastikan seluruh persyaratan keselamatan terpenuhi sebelum kapal melakukan aktivitas pelayaran.
Petrus kembali menegaskan bahwa keselamatan harus ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban untuk memenuhi persyaratan administrasi.
“Kepatuhan terhadap aspek keselamatan bukan semata-mata kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk melindungi jiwa manusia, menjaga kelancaran operasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” ujarnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, KSOP Kelas III Pulau Baai berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan seluruh pengguna jasa pelabuhan.
Hasil forum diharapkan tidak berhenti pada kesepahaman, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dalam meningkatkan pengawasan, memperkuat kepatuhan hukum, serta mencegah terjadinya pelanggaran keselamatan pelayaran.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan transportasi laut yang aman, tertib, lancar, serta berkeselamatan di wilayah kerja Pelabuhan Pulau Baai.
Dengan penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor, Pelabuhan Pulau Baai diharapkan semakin mampu menjalankan perannya sebagai pintu gerbang transportasi dan logistik yang mendukung pertumbuhan perekonomian Provinsi Bengkulu maupun pembangunan ekonomi nasional.
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan