Bengkulu, Beritamerdekaonline.com – DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu resmi menggelar Rapat Pengurus Pleno Pertama setelah menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan periode 2025–2030. Kegiatan ini menjadi tonggak awal bagi jajaran pengurus baru dalam menjalankan agenda konsolidasi dan penguatan struktur partai hingga ke tingkat daerah.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Syamsurachman, menyampaikan rasa syukur atas diterimanya SK tersebut.
“Alhamdulillah, SK sudah kita terima. Jadi kepengurusan Provinsi Golkar untuk periode 2025–2030 sudah resmi terbentuk. Kita siap bekerja untuk melakukan konsolidasi sampai ke tingkat Pimpinan Desa (PD) / Pimpinan Kelurahan (PL),” ujarnya usai rapat pleno yang berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Selasa sore (04/11/2025).
Dalam kepengurusan baru ini, Yudi Harzan dipercaya sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, sementara posisi bendahara dipegang oleh Susman Hadi. Syamsurachman menegaskan bahwa langkah awal yang akan segera dilakukan adalah memperkuat struktur organisasi di seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu melalui musyawarah daerah (musda) serta pembentukan beberapa tim strategis.
“Hasil rapat pleno tadi memutuskan tiga hal penting. Pertama, persiapan pelaksanaan musda di kabupaten dan kota. Kedua, pembentukan tim pembangunan dan renovasi Sekretariat DPD Golkar Provinsi Bengkulu. Ketiga, pembentukan tim evaluasi dan penguatan organisasi di seluruh provinsi,” jelasnya.
Menurut Syamsurachman, langkah ini penting untuk memperjelas arah dan visi partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Bengkulu. Ia menegaskan bahwa tidak ada perombakan pengurus dalam waktu dekat, karena tim evaluasi baru akan dibentuk minggu depan untuk menilai kinerja kader di daerah.
“Kita belum melakukan perombakan. Fokus kita sekarang adalah evaluasi agar pengurus di daerah semakin kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah, termasuk pembahasan APBD 2026,” tambahnya.
Menanggapi isu hukum yang melibatkan salah satu kader Golkar, Syamsurachman menegaskan bahwa partai tetap menghormati proses hukum yang berlaku.
“Kalau ada anggota yang menghadapi masalah hukum, kita ikuti prosedur sesuai aturan. Golkar akan memberikan pendampingan sebatas yang diperbolehkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pengurus DPD Provinsi Bengkulu yang tersangkut kasus hukum.
“Insya Allah semua sudah kita cek, semuanya bersih,” tegasnya.
Terkait pelantikan pengurus baru, Syamsurachman menyebutkan bahwa acara tersebut akan segera digelar setelah jadwal ditetapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
“Pelantikan akan dilakukan secepatnya, sesuai arahan Ketua Umum. Namun, sambil menunggu jadwal, proses konsolidasi tetap berjalan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Syamsurachman juga menyinggung soal surat dari DPP terkait pergantian antarwaktu (PAW) di unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu. Ia menegaskan bahwa surat tersebut bersifat absolut dan mengikat bagi seluruh kader Golkar.
“Keputusan dari DPP wajib dipatuhi oleh seluruh kader. Kalau ada yang menolak, itu hak pribadi, tapi prosedur partai tetap berjalan,” ujarnya menegaskan.
Menutup pernyataannya, Syamsurachman menyerukan pentingnya solidaritas dan loyalitas kader terhadap keputusan partai.
“Golkar adalah partai besar dengan tradisi disiplin organisasi yang kuat. Semua kader harus taat dan patuh pada perintah pimpinan demi kejayaan Golkar dan kesejahteraan rakyat Bengkulu,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan