Indramayu, Jabar | beritamerdekaonline.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu mengkritisi terkait Rencana pemerintah daerah memberikan motor untuk para kepala desa (Kades) atau kuwu di Kabupaten Indramayu.
DPRD Indramayu menilai pemberian Motor untuk para kuwu tersebut dinilai tidak mengedepankan kepentingan terhadap masyarakat secara luas, Terlebih rencana tersebut di luar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu.
“Pemberian mobil siaga untuk desa justru lebih bermanfaat dibanding motor,” ungkap Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, Kamis (1/9/2022) pada awak media.
Dia mengatakan, pemberian kendaraan bermotor untuk para Kuwu di Indramayu ini tidak masuk dalam RPJMD, beda halnya mobil siaga.
“Pemberian mobil siaga ini sesuai dengan RPJMD yang merupakan buku sakti dari penjabaran visi misi bupati,” ujarnya.
Syaefudin menyampaikan, sejauh ini belum semua desa terakomodir mobil siaga, dari total 317 kelurahan dan desa di Indramayu, yang memiliki mobil siaga baru kurang lebih setengahnya.
Padahal, kata Syaefudin, mobil siaga ini penting dimiliki desa untuk membantu kepentingan masyarakat yang membutuhkan.
Seperti masyarakat sakit, hendak melahirkan, dan lain sebagainya,berbeda dengan pemberian motor, kepentingannya lebih kepada individu.
Oleh karenanya, DPRD pun sudah memberikan saran perbaikan kepada pemerintah daerah soal rencana tersebut dalam rapat paripurna pembahasan Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun 2023 dan Anggaran Perubahan 2022 Kabupaten Indramayu.
Hal ini pula yang mengakibatkan rapat paripurna tersebut harus 2 kali berakhir buntu.
Sedikitnya ada 3 poin krusial yang disoroti karena diluar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu.
Mulai dari adanya rencana pemberian sepeda motor untuk para kepala desa, rencana pemberian hibah buat rumah sakit, serta pembuatan patung Bung Karno di Alun-alun Indramayu.
Di sisi lain, kata Syaefudin, sebanyak 99 program bupati yang masuk dalam RPJMD bahkan masih banyak yang belum terealisasikan.
Seperti memberikan persalinan gratis untuk ibu melahirkan, dan lain sebagainya.
“Alasan kita menunda KUA-PPAS semata-mata untuk kepentingan masyarakat Indramayu, agar semuanya sesuai dengan RPJMD,” Pungkasnya.
Editor : Kang yana
Regional Wil.III Jawa barat
Tinggalkan Balasan