SEMARANG, Berita Merdeka Online — DPRD Kota Semarang mendorong penguatan mitigasi bencana banjir secara menyeluruh menjelang puncak musim penghujan. Upaya tersebut meliputi pengerukan sungai, pembenahan drainase, optimalisasi pompa air, hingga pengamanan fasilitas kesehatan di wilayah rawan banjir.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman. Menurutnya, ancaman banjir di Ibu Kota Jawa Tengah memiliki karakteristik berbeda. Banjir akibat luapan sungai berisiko mengancam keselamatan warga, sedangkan genangan akibat antrean aliran air di saluran drainase dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi dan mengganggu kesehatan masyarakat.

“Ancaman banjir di Semarang ini ada dua tipe. Pertama, banjir limpasan atau jebolan sungai seperti di Dinar Indah Tembalang dan Sungai Plumbon yang risikonya berat. Kedua, banjir akibat antrean air saluran seperti di Gayamsari. Semuanya tidak boleh diabaikan dan harus diantisipasi,” kata Pilus, sapaan akrabnya seusai Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang, Selasa (13/10/2026).

Politikus PDI-P tersebut meminta Pemerintah Kota Semarang mempercepat langkah antisipasi, terutama pengerukan sungai yang rawan meluap. Berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dari sekitar 30 sungai di Semarang, baru lima sungai yang dikerjakan.

Menurutnya, sungai yang tidak mampu menampung debit air harus menjadi prioritas mengingat November segera tiba. Selain itu, fungsi stasiun pompa air perlu dievaluasi untuk mencegah genangan bertahan lama, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

DPRD juga mengapresiasi kesiapan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang yang telah memetakan fasilitas kesehatan hingga tingkat kecamatan. Pilus meminta puskesmas di wilayah rawan banjir mengamankan sarana dan peralatan medis sejak dini agar tidak rusak akibat genangan.

“Fasilitas dan alat-alat medis harus disiapkan dan diamankan dari sekarang. Jangan sampai terendam pada saat musim hujan atau banjir, karena petugas nanti tidak bisa melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Pilus menegaskan, mitigasi bencana membutuhkan koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya DPU dan Dinkes.

“Evaluasi terhadap kekurangan penanganan banjir tahun sebelumnya harus dilakukan agar respons terhadap bencana lebih optimal dan pelayanan publik tetap berjalan saat cuaca ekstrem,” pungkasnya.(day)

Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman saat menghadiri Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang, Selasa (13/10).(day)

Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.