MUARA TEWEH, Berita Merdeka Online – Keluhan warga Kelurahan Tumpung Laung II, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, terkait kondisi Jembatan Patake yang rusak kembali mendapat sorotan dari wakil rakyat. Anggota DPRD Barito Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gun Sriwitantoi SH, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta dinas terkait di daerah segera melakukan langkah konkret dalam penanganan infrastruktur tersebut. Hal itu disampaikan pada Selasa (18/11/2025) di Muara Teweh.

Gun menegaskan, jembatan merupakan infrastruktur vital yang menunjang mobilitas masyarakat. Kondisinya yang memprihatinkan bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari warga, namun juga berdampak pada perekonomian dan keselamatan pengguna jalan. “Jembatan ini menjadi akses penting penghubung antarwilayah. Sudah beberapa kali diusulkan dan bahkan telah ditinjau oleh Dinas PUPR,” tegas Gun.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat dirinya berkewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama menyangkut fasilitas yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Ia mendorong agar jembatan tersebut dibangun ulang menggunakan konstruksi baja yang lebih kuat dan tahan lama. “Saya berharap pemerintah dapat mengganti jembatan ini dengan konstruksi yang kokoh demi keamanan warga,” ujarnya.

Lebih jauh, Gun menilai anggaran daerah (APBD) seharusnya cukup untuk membiayai pembangunan jembatan prioritas seperti ini. Karena itu, ia mempertanyakan alasan dinas terkait yang belum mengalokasikan anggaran perbaikan. Ia berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut dalam rapat resmi maupun melalui mekanisme pengawasan legislatif. “Secepatnya akan kami cari tahu apa alasan Dinas PUPR belum menganggarkan pembangunan jembatan ini,” tegasnya.

Gun juga menekankan bahwa dirinya menjalankan tugas representasi tanpa batasan wilayah pemilihan. Meskipun Kecamatan Tumpung Laung II bukan daerah pemilihannya, namun ia tetap berkewajiban memperjuangkan kepentingan warga Barito Utara secara keseluruhan. “Saya tetap wakil rakyat untuk seluruh masyarakat, bukan hanya Dapil tertentu,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas PUPR segera melakukan verifikasi teknis di lapangan dan memasukkan anggaran perbaikan Jembatan Patake dalam APBD 2026. “Besar harapan saya pemerintah segera menganggarkan dan menyelesaikan pembangunan jembatan ini,” tuturnya.

Gun menyatakan optimis bahwa persoalan ini dapat diatasi dengan baik mengingat latar belakang Bupati Barito Utara yang berpengalaman di bidang teknik dan pernah menjabat di jajaran PUPR. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam merespons kebutuhan infrastruktur masyarakat secara tepat dan cepat.

Dengan adanya perhatian pemerintah dan dukungan legislatif, warga berharap akses transportasi di wilayah Tumpung Laung II kembali normal dan aman. Pembangunan Jembatan Patake menjadi kebutuhan mendesak demi kelancaran aktivitas ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Carli)


Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.