Bengkulu, BM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menggelar rapat evaluasi soal SK nomor 267 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Direksi dan Pemegang Saham PT. BMQ Bersama Forkopimda dan Bupati Bengkulu Tengah di Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (02/1/2020) pagi.
Gubernur Rohidin Mersyah menjelaskan terkait gugatan yang dilayangkan pihak Nurul Awaliyah tentang keabsahan administrasi dan kepemilikan PT. Bara Mega Quantum (BMQ) yang berlokasi di Bengkulu Tengah ke Ombudsman, yang kemudian dicabut kembali oleh penggugat.
Ombudsman sendiri menyatakan persoalan sudah selesai dan meminta Pemprov kembali memberikan izin melakukan pertambangan, yang sebelumnya dihentikan oleh Pemprov sesuai prosedur yang berlaku.
Namun setelah berjalan kurang lebih 3 bulan pihak Nurul Awaliyah kembali mempersoalkan kepemilikan PT. BMQ.
Dari hasil rapat sendiri memutuskan akan dilakukan kajian mendalam bersama Ombudsman.
“Kita memutuskan akan meminta kepada pihak Ombudsman, untuk mengkaji ulang mendalami secara komprehensif terkait dengan surat keputusan pembatalan itu, sehingga nanti didapatkan betul-betul informasi dengan jelas apa persoalan sesungguhnya dan kita mendapatkan jawaban yang lebih permanen,” jelas Gubernur Rohidin.
Dilain pihak, Branch Manager PT BMQ, Eka Nurdianty Anwar, S.Si, M.Si dikonfirmasi tak menampikkan jika pihaknya mencabut laporan ke Ombudsman terkait SK nomor 267 tahun 2011 tersebut.
“Pencabutan yang kita lakukan, karena kita sudah mendapatkan kepastian dari Pemkab Benteng bahwa SK nomor 267 Tahun 2011 itu tidak terverifikasi bagian hukum, tidak ada asli surat, cacat prosedur/cacat hukum. Dengan demikian juga berarti SK itu tidak sah atau tidak pernah ada. Oleh karena itu, ibu nurul awaliyah mencabut laporan tersebut,” beber Eka.
Menurutnya, pencabutan itu tidak lepas dari permintaan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu juga agar bisa diterbitkan izin karena alasan ESDM tidak bisa diterbitkan karena pihak ibu nurul membuat laporan di Ombudsman RI, untuk melakukan aktivitas pertambangan diatas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT BMQ.
“Hanya saja izin untuk menambang itu bukan diserahkan pada kita, melainkan pihak Dinmar menggunakan SK nomor 267 Tahun 2011 yang tidak terdaftar di Minerba RI dan Cacat Hukum yang sudah kita laporkan ke Mabes Polri dan KPK RI,” singkat Eka. (**)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.




Tinggalkan Balasan