Kapolri dan Menteri P2MI Tegaskan Sinergi Maksimal Lindungi Pekerja Migran

Jakarta, Beritamerdekaonline.com — Kamis (9/1). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memperkuat komitmen bersama untuk melindungi pekerja migran Indonesia, terutama mereka yang berangkat ke luar negeri secara unprosedural. Sinergi ini diumumkan usai audiensi di Mabes Polri melalui konferensi pers singkat.

Kapolri mendukung penuh rencana pembentukan desk khusus atau Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diinisiasi Kementerian P2MI. Upaya ini dirancang untuk memberantas praktik ilegal serta melindungi hak-hak pekerja migran.

“Kami sangat mendukung pembentukan Satgas TPPO. Ini bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat yang rentan menjadi korban sindikat perdagangan orang akibat keberangkatan ilegal,” tegas Jenderal Listyo Sigit.

Lihat Juga:

‎Kaesang Instruksikan PSI Bengkulu Perkuat Struktur hingga Tingkat RT, Fokus Verifikasi Faktual dan Target Pemilu 2029

Kapolri menekankan pentingnya langkah terpadu yang melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku, upaya preventif, serta kolaborasi lintas kementerian. Polri juga siap membuka layanan pengaduan masyarakat melalui desk khusus yang akan segera beroperasi.

“Kami akan memprioritaskan langkah preventif dan penegakan hukum. Dimulai dari penindakan terhadap oknum pelaku, perbaikan sistem pengawasan, hingga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terjebak dalam jalur ilegal,” tambahnya.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa 90% kasus eksploitasi pekerja migran melibatkan mereka yang berangkat secara unprosedural. Ia meminta dukungan Polri untuk mengungkap jaringan sindikat di balik kejahatan tersebut.

Lihat Juga:

‎Sidang Kasus CV Mandiri Sejahtera di PN Bengkulu: Terdakwa Ungkap Dugaan Kejanggalan Audit Internal, Nilai Rp3,138 Miliar Disebut Sudah Muncul Sejak Hari Pertama

“Kasus-kasus seperti eksploitasi, overcharging, hingga perdagangan manusia mayoritas menimpa pekerja migran unprosedural. Kami sangat berharap Polri dapat membantu membongkar jaringan ini hingga ke akar-akarnya,” ujar Abdul Kadir Karding.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa desk khusus akan menangani pengaduan secara intensif sekaligus mengevaluasi kebijakan terkait pekerja migran. Menurutnya, sinergi ini adalah langkah strategis yang akan memberikan dampak besar.

“Hari ini saya merasa seperti mendapatkan lailatul qadar. Dukungan penuh dari Polri adalah momentum penting untuk memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran kita,” ungkapnya dengan optimisme.

Lihat Juga:

‎Terdakwa Akui Gunakan Uang CV Mandiri Sejahtera, Kuasa Hukum Sebut Nilainya Tidak Sesuai Dakwaan

Dengan sinergi kuat antara Polri dan Kementerian P2MI, diharapkan jumlah pekerja migran yang berangkat secara ilegal dapat ditekan. Selain itu, perlindungan terhadap mereka yang berada di luar negeri semakin diperkuat. Langkah ini juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak-hak warga negara yang rentan.**

Editor: Yaap