JAKARTA, BERITA MERDEKA ONLINE – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan langkah pemberdayaan masyarakat melalui program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran. Inisiatif ini diarahkan untuk membantu warga yang belum memperoleh pekerjaan melalui pendataan, peningkatan keterampilan, serta pembukaan akses ke perusahaan penyedia lapangan kerja.
Program tersebut dirancang dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari aparat kepolisian di tingkat desa, pemerintah daerah, kementerian terkait, lembaga pelatihan kerja hingga kalangan dunia usaha.
Rencana pembentukan program Poliran disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menjelaskan bahwa persoalan pengangguran perlu mendapat perhatian bersama. Selain berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan kesempatan kerja juga dapat berkaitan dengan munculnya persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Melalui Poliran, Polri berupaya mengambil bagian dalam mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan dan peluang untuk kembali produktif.
Salah satu mekanisme yang disiapkan dalam program Poliran adalah memanfaatkan jaringan Bhabinkamtibmas untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Personel Bhabinkamtibmas nantinya akan berkoordinasi dengan perangkat desa serta pendamping desa guna mengidentifikasi warga yang membutuhkan pekerjaan.
Pendataan tersebut menjadi tahap awal untuk mengetahui kondisi masyarakat, kebutuhan pelatihan, serta potensi tenaga kerja yang tersedia di masing-masing wilayah.
Warga yang masuk dalam pendataan kemudian direncanakan memperoleh pembekalan keterampilan. Materi pelatihan tidak hanya diarahkan pada kemampuan teknis, tetapi juga pengembangan soft skill yang dibutuhkan ketika memasuki lingkungan kerja.
Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan memiliki kesiapan lebih baik dalam menghadapi proses rekrutmen dan tuntutan pekerjaan.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Polri merencanakan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.
Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai daerah juga diproyeksikan menjadi sarana pendukung peningkatan kompetensi calon tenaga kerja.
Keberadaan fasilitas pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu peserta memperoleh keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja, sehingga pembinaan tidak berhenti pada proses pendataan semata.
Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan diarahkan kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kerja sama dengan dunia usaha direncanakan menggunakan mekanisme formal melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) maupun perjanjian kerja sama (PKS).
Skema tersebut diharapkan dapat mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor usaha.
Selain masyarakat umum yang belum bekerja, Poliran juga dirancang untuk menjangkau warga yang telah menyelesaikan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, tetapi masih mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Kelompok ini membutuhkan dukungan agar dapat kembali membangun kehidupan sosial dan ekonomi secara mandiri.
Melalui kesempatan mengikuti pelatihan dan memperoleh akses pekerjaan, masyarakat pascarehabilitasi diharapkan memiliki alternatif kegiatan produktif serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap proses reintegrasi sosial, sehingga seseorang yang telah menjalani rehabilitasi mempunyai kesempatan untuk kembali berperan di tengah masyarakat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyambut positif rencana pengembangan program Poliran.
Menurut Yandri, inisiatif tersebut memiliki peluang untuk diselaraskan dengan agenda 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia yang dikembangkan Kementerian Desa PDT.
Penguatan ekonomi desa dinilai dapat menjadi salah satu jalur untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
Sejumlah potensi yang dapat dikembangkan antara lain desa ekspor, desa wisata, serta desa tematik. Pengembangan sektor-sektor tersebut berpeluang mendorong aktivitas ekonomi baru yang membutuhkan keterlibatan tenaga kerja lokal.
Kemendes PDT menyatakan kesiapan untuk mendukung koordinasi program bersama pemerintah desa dan berbagai asosiasi desa.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menghubungkan kebutuhan masyarakat pencari kerja dengan peluang ekonomi yang tersedia di wilayah pedesaan.
Polri merencanakan peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran secara nasional. Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan pada 30 Oktober 2026, program tersebut masih berada dalam tahap persiapan.
Sejumlah aspek perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan secara luas, mulai dari mekanisme pendataan calon peserta, ketersediaan fasilitas pelatihan, koordinasi antarlembaga hingga kerja sama dengan perusahaan.
Keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah desa juga menjadi bagian penting agar pelaksanaan program dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pada akhirnya, keberhasilan Poliran tidak hanya ditentukan oleh jumlah warga yang terdata atau mengikuti pelatihan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu membuka akses pekerjaan secara nyata dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi kepolisian, kementerian, pemerintah desa, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, Poliran diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Publik kini menantikan realisasi program tersebut, termasuk kejelasan jadwal peluncuran, persyaratan peserta, mekanisme pelatihan, dan skema penempatan tenaga kerja di berbagai daerah. (H. Hermawan Korwil Berita Merdeka Online Jabodetabek)
Eksplorasi konten lain dari Berita Merdeka Online
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Sponsored by: Berita Merdeka Mandiri
Tinggalkan Balasan